Kajian Politik Merah Putih: Langkah Hukum terhadap Prof. Sofian Effendi Percepat ‘Kematian Politik’ Jokowi

Langkah sejumlah relawan untuk melaporkan mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Sofian Effendi, ke Bareskrim Mabes Polri atas tudingan menyebarkan fitnah soal ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), mendapat respons tajam dari Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi.

Menurut Sutoyo, jika benar laporan itu dilayangkan ke polisi, maka yang terjadi bukan pembelaan terhadap Jokowi, melainkan justru akan mempercepat kehancuran kredibilitas politik sang presiden.

“Melaporkan Prof. Sofian Efendi sama saja dengan membunuh Jokowi lebih cepat. Mengapa? Karena Prof. Sofian adalah tokoh akademik berintegritas tinggi, yang telah puluhan tahun mengabdi di UGM, dan sangat memahami seluk-beluk institusi itu,” ujar Sutoyo Abadi, Kamis (17/7).

Ia menilai, sulit membayangkan seorang intelektual sekelas Prof. Sofian nekat menyampaikan informasi sembarangan apalagi bernuansa fitnah, tanpa dasar yang kuat.

“Ini bukan orang sembarangan. Ini bukan aktivis medsos yang bicara tanpa data. Beliau mantan Rektor UGM dan juga pernah menjabat di berbagai lembaga negara. Kalau sampai dia bicara, itu artinya ada sesuatu yang sangat serius,” tambah Sutoyo.

Dalam pandangan Kajian Politik Merah Putih, laporan ke Bareskrim bukan hanya tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru dapat membuka kotak pandora baru.

“Langkah ini seperti bumerang. Bukannya membela Jokowi, malah membuat publik kian curiga. Narasi kriminalisasi akademisi akan tumbuh subur. Dan bila terbukti Prof. Sofian benar, maka efek politiknya bisa lebih luas dari yang dibayangkan,” papar Sutoyo.

Sebelumnya, sejumlah relawan yang mengatasnamakan Barisan Jokowi Lovers (BJL) mengaku akan melaporkan Prof. Sofian Effendi karena menyebut Presiden Jokowi tidak memiliki buku wisuda UGM dan menuding ada pembuatan ijazah palsu di Pasar Pramuka.

Pernyataan ini sontak memicu gelombang reaksi di publik, terutama karena menyangkut reputasi Presiden RI ke-7 sekaligus institusi pendidikan ternama, Universitas Gadjah Mada.

Namun demikian, sejumlah kalangan akademik dan aktivis malah menilai pernyataan Prof. Sofian perlu diklarifikasi melalui debat akademis dan bukan pendekatan hukum pidana.

“Jika Presiden yakin data akademiknya kuat dan tidak ada yang ditutup-tutupi, justru ini momentum untuk membuktikan itu secara terbuka. Bukan dengan membungkam pernyataan publik lewat kriminalisasi,” tegas Sutoyo.

Sumber: suaranasional

Foto: Demonstran memenggal foto Jokowi (IST)