NARASIBARU.COM - Fenomena maraknya bendera bajak laut Straw Hat dari anime One Piece yang dikibarkan di berbagai penjuru Indonesia mendadak menjadi sorotan tak hanya publik dalam negeri, tapi juga media internasional.
Bendera yang ikonik dengan simbol tengkorak bertopi jerami itu kini dituding sebagai ancaman terhadap persatuan bangsa oleh salah satu pejabat tinggi parlemen Indonesia, memicu debat sengit soal batas kebebasan berekspresi di negara demokrasi ini.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dari Partai Gerindra, menyebut aksi pengibaran bendera bajak laut tersebut bukanlah insiden acak, melainkan bagian dari “gerakan sistematis” yang dianggap berpotensi memecah belah bangsa.
“Ini bukan kebetulan. Ada upaya terkoordinasi untuk memecah belah persatuan bangsa,” ujar Dasco kepada wartawan di Jakarta belum lama ini.
Pernyataan tersebut muncul setelah dalam beberapa pekan terakhir jelang Hari Kemerdekaan ke-80 RI, bendera Straw Hat Pirates terlihat berkibar berdampingan dengan Sang Saka Merah Putih — mulai dari truk, halaman rumah warga, hingga tiang bendera di ruang publik.
Ditelusuri JawaPos.com, saat ini banyak media-media internasional yang mulai menyoroti fenomena pelarangan bendera One Piece di Indonesia. Pemerintah Indonesia bahkan dinilai takut dengan bendera tersebut dan gerakan massa di belakangnya.
Beberapa media asing yang menyoroti merupakan media mainstream internasional. Selain itu, media yang fokus pada komunitas dan game juga menyoroti fenomena pelarangan bendera One Piece di Indonesia.
Tren ini awalnya muncul dari media sosial dan menyebar dengan cepat sebagai bentuk ekspresi, yang belakangan ditafsirkan sebagian sebagai kritik simbolik terhadap situasi politik saat ini.
Reaksi pemerintah pun beragam. Di lapangan, sejumlah aparat kepolisian dilaporkan mulai melakukan razia terhadap bendera One Piece yang dianggap 'menyimpang'.
Bahkan dalam beberapa kasus, petugas memaksa warga menurunkan bendera tersebut. Namun tidak semua pihak di lingkar kekuasaan sepakat dengan pendekatan keras itu.
Politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menilai fenomena ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk ekspresi publik ketimbang ancaman politik. “Ini seharusnya dilihat sebagai ekspresi kritik dari masyarakat, yang merupakan bagian penting dalam demokrasi,” ujarnya.
Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang warganya mengikuti tren tersebut selama tidak bertentangan dengan konstitusi.
“Dalam pandangan saya, bentuk ekspresi semacam ini adalah fenomena alami dalam demokrasi,” kata Bima, mencoba meredam ketegangan.
Menteri dari PDIP lainnya, Budi Gunawan, tetap mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi mesti dijalankan tanpa merendahkan martabat bangsa.
Ketegangan ini juga memancing perhatian media luar negeri yang mengangkat tajuk-tajuk seperti 'Indonesia Panics Over One Piece Flags' dan 'Pirate Flag Seen as Threat to National Unity'.
Reaksi Berlebihan Pemerintah jadi Sorotan
Sebagian menyoroti reaksi berlebihan pemerintah Indonesia dalam menanggapi simbol budaya pop yang tak lain berasal dari karya fiksi Jepang.
Kritik dari lembaga hak asasi manusia seperti Human Rights Watch pun kembali muncul, mengingatkan pada laporan tahun 2023 yang menyoroti pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.
Tren One Piece ini mungkin hanya sekadar fenomena pop culture bagi sebagian orang, namun reaksi pemerintah mengungkap kegamangan yang lebih dalam soal bagaimana negara menghadapi kritik dalam balutan budaya populer, sebuah refleksi atas dinamika demokrasi Indonesia hari ini.
Dalam serial anime One Piece yang dicintai banyak kalangan di seluruh dunia, para bajak laut mengibarkan bendera mereka untuk melambangkan kebebasan dan memberontak terhadap 'Pemerintah Dunia' yang otoriter.
Kebangkitan protagonis One Piece, Monkey D. Luffy, karakter utama dari serial tersebut, menjadi Kaisar Laut dan perjalanannya untuk dinobatkan sebagai Raja Bajak Laut ditandai dengan keberaniannya melawan Marinir bersama krunya yang compang-camping.
Meskipun para perwira Marinir mencoba mematahkan kekuatan Luffy dan menangkapnya, ia tetap teguh dalam perjuangannya melawan penindasan, muncul sebagai tokoh revolusioner dan sumber inspirasi bagi mereka yang menentang kebijakan pemerintah di dunia nyata.
Bahkan, bendera One Piece juga dibawa ke demonstrasi Palestina baru-baru ini.
Sumber: jawapos
Artikel Terkait
Dokumen Epstein Ungkap Hubungan Hary Tanoe & Trump, Misteri Indonesian CIA Terbongkar
Dokumen Epstein Ungkap Kunjungan ke Bali 2002 dan Tautan ke Donald Trump
10 Surat Tanah Tidak Berlaku 2026: Segera Urus Sertifikat di BPN!
5 Rekomendasi Bare Metal Server Terbaik 2024 untuk SaaS dan Startup