Megawati Tegaskan: Jangan Jadikan Partai sebagai Tempat Berlindung

- Senin, 04 Agustus 2025 | 13:30 WIB
Megawati Tegaskan: Jangan Jadikan Partai sebagai Tempat Berlindung



NARASIBARU.COM -- Pada penutupan Kongres VI PDI Perjuangan di Bali, Sabtu, 2 Agustus 2025, Megawati Soekarnoputri kembali meneguhkan jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025–2030.

Di hadapan ribuan kader dan elite partai yang dikumpulkan di Bali Nusa Dua Convention Center, mantan Presiden RI kelima itu menyampaikan pernyataan tegas bahwa ia bukanlah ketua umum yang harus selalu dilayani.

“Saya bukan ketua umum untuk dilayani. Saya adalah ketua umum supaya saya selalu dipercaya untuk menjaga api ideologi agar tidak padam” ujar Megawati.

Pernyataan ini sekaligus menjadi bagian integral dari amanat yang lebih luas: PDIP tidak boleh dijadikan tempat berlindung dari kesalahan, kekuasaan pribadi, atau kekayaan pribadi yang berlebihan


Kongres VI yang berlangsung secara tertutup ini digelar sehari setelah Sekretaris Jenderal PDIP periode sebelumnya, Hasto Kristiyanto, menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

DPR telah menyetujui surat presiden terkait amnesti tersebut, sehingga Hasto bebas dari jeratan vonis tiga setengah tahun penjara akibat kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR Harun Masiku

Hadir dalam momen penutupan, Hasto naik ke atas panggung dan menghampiri Megawati, mencium tangan, lalu memeluknya.

Detik-detik itu sontak memantik tangis Megawati yang menyentuh suasana kongres yang telah diselimuti haru dan keteguhan ideologi

Dalam pidatonya, Megawati tidak hanya menekankan ketundukan pribadi dan kader terhadap perintah partai.

Tetapi juga menuntut kesetiaan tulus pada ideologi Bung Karno yang menjadi pilar utama PDIP.


Ia meminta kader yang tidak sepaham dengan ideologi Pancasila ala Bung Karno untuk mundur secara ksatria, daripada terus berpura-pura setia sambil mencari kekuasaan atau keuntungan.

Langkah ini sekaligus menandai perubahan struktur DPP PDIP, di mana Megawati sendiri merangkap jabatan Sekjen dan meniadakan nama Hasto dalam kepengurusan inti, sejauh belum tuntas proses rehabilitasi politiknya

Sumber: Wartakota 

Komentar