Mungkinkah Tutut Soeharto jadi Ketum Golkar?

MUNCULNYA nama Siti Hardijanti Rukmana (Tutut Soeharto) dalam bursa kepemimpinan Partai Golkar merupakan sebuah fenomena politik signifikan yang memerlukan analisis mendalam. Wacana ini dapat dipahami bukan hanya sebagai dinamika suksesi internal partai, melainkan sebagai indikator potensi pergeseran dalam ekuilibrium politik nasional.

Ini bukan tentang menyelamatkan Golkar saja, ini tentang menyempurnakan benteng kekuasaan Istana.

 

  

Pemerintahan Prabowo-Gibran, secara DNA politik dan historis, adalah sintesis antara kekuatan militeristik era Orde Baru dan pragmatisme politik dinasti modern. Legitimasi rezim ini ditopang oleh janji "stabilitas" dan "kelanjutan pembangunan," sebuah jargon yang dipinjam langsung dari leksikon Orde Baru.

Partai Golkar, sebagai kendaraan politik terbesar dan tertua, saat ini berfungsi sebagai mesin elektoral yang efisien namun kosong secara ideologis. Ia dipenuhi faksi-faksi teknokratis yang loyalitasnya bersifat transaksional, bukan ideologis. Kondisi ini menciptakan risiko volatilitas bagi rezim yang membutuhkan mitra koalisi yang solid dan dapat diprediksi.

Untuk mensterilkan risiko tersebut, Golkar harus dikembalikan ke khittah-nya yaitu sebagai instrumen kekuasaan yang solid, terpusat, dan terikat secara ideologis-historis kepada pucuk pimpinan nasional. Tidak ada figur lain yang mampu mengeksekusi restorasi ini selain "anak biologis dan ideologis" dari pendiri sistem itu sendiri.

Tutut bukanlah kandidat terbaik dari segi kompetensi politik modern, tetapi ia adalah simbol paling sempurna untuk misi ini. Ia adalah penanda fisik dari rekonsiliasi total antara kekuatan lama dan baru. Menempatkannya di puncak Golkar bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan strategis.

 

Proyeksi kepemimpinan Tutut Soeharto didasari oleh beberapa pertimbangan strategis yang saling terkait:

 

Pertama, kebutuhan konsolidasi internal Golkar. Pasca-periode kepemimpinan tertentu, setiap partai besar menghadapi tantangan konsolidasi faksi dan regenerasi. Dalam konteks ini, Golkar mungkin melihat kebutuhan akan figur yang memiliki kapasitas sebagai "jembatan" penghubung antara faksi senior yang berakar pada era Orde Baru dengan generasi politisi yang lebih baru. Figur Tutut Soeharto, dengan koneksi historisnya yang kuat, dipandang oleh sebagian elite partai memiliki potensi untuk menjalankan peran pemersatu tersebut.

Kedua, insentif stabilitas koalisi pemerintah. Dari perspektif eksternal, pemerintahan yang baru terbentuk memiliki insentif kuat untuk memastikan stabilitas dan soliditas koalisi pendukungnya di parlemen. Golkar, sebagai salah satu pilar utama koalisi, menjadi lebih efektif sebagai mitra strategis jika dipimpin oleh figur yang memiliki keselarasan visi dan hubungan historis dengan pusat kekuasaan. Kepemimpinan yang sejalan dapat mempermudah koordinasi politik dan implementasi agenda kebijakan nasional.

Ketiga, aset simbolik dan elektoral. Dalam politik kontemporer, narasi dan simbolisme memegang peranan penting. Nama Soeharto masih memiliki resonansi kuat di sebagian segmen masyarakat, diasosiasikan dengan stabilitas dan pembangunan ekonomi. Figur Tutut dapat dipandang sebagai upaya Golkar untuk merevitalisasi aset simbolik ini, guna memperkuat basis elektoralnya di tengah persaingan partai politik yang semakin ketat.

 

Apabila skenario ini terwujud, terdapat setidaknya tiga area implikasi strategis yang perlu dicermati sebagai berikut:

 

Kepemimpinan oleh figur dengan sentralitas dan bobot historis yang tinggi seperti Tutut Soeharto berpotensi mengubah dinamika internal partai. Proses pengambilan keputusan bisa menjadi lebih terpusat (sentralistik). Di satu sisi, ini dapat meningkatkan soliditas dan disiplin partai secara signifikan, menjadikan Golkar sebagai organisasi politik yang lebih kohesif. Di sisi lain, hal ini dapat memunculkan pertanyaan mengenai tingkat otonomi dewan pimpinan daerah (DPD) dan ruang bagi kaderisasi yang berbasis kompetisi internal.

 

Dengan Golkar yang lebih solid dan terintegrasi erat dalam koalisi pemerintah, posisi tawar (bargaining position) eksekutif terhadap legislatif akan menguat secara substansial. Ini dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam mengeksekusi program-programnya. Hanya saja, dari perspektif tata negara, konsentrasi kekuatan yang signifikan pada blok pemerintah menimbulkan diskursus akademik mengenai efektivitas mekanisme checks and balances.

Peran kekuatan politik di luar pemerintah sebagai penyeimbang menjadi semakin penting untuk dicermati.

 

Kehadiran figur dari era Orde Baru di puncak pimpinan sebuah partai besar akan turut memengaruhi wacana politik publik. Hal ini dapat mendorong re-evaluasi narasi sejarah mengenai periode Orde Baru dan era Reformasi. Isu-isu seperti stabilitas versus demokrasi, pembangunan ekonomi versus kebebasan sipil, kemungkinan akan kembali menjadi fokus perdebatan publik. Fenomena ini menandakan sebuah fase baru dalam evolusi identitas politik Indonesia, di mana elemen-elemen dari masa lalu diintegrasikan kembali ke dalam lanskap politik kontemporer.

 

Secara keseluruhan, keputusan akhir mengenai kepemimpinan Partai Golkar akan menjadi sebuah barometer penting. Ia tidak hanya akan menentukan arah strategis partai tersebut, tetapi juga akan memberikan sinyal yang jelas mengenai konfigurasi dan dinamika kekuatan politik di Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. rmol.id