Serba Hitam dan Bawa Bendera One Piece, Warga Balikpapan Protes PBB Naik 3.000 Persen

Ratusan massa dari Aliansi Balikpapan Melawan (Bakwan) kembali menyuarakan keresahan warga terhadap kebijakan pemerintah.

Aksi yang berlangsung Senin, 25 Agustus 2025, di Balikpapan itu menyoroti rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai tidak masuk akal, sekaligus menyinggung sederet persoalan lain yang masih membelit kota minyak.

Untuk diketahui, tanah seluas satu hektare di Balikpapan Utara yang biasanya hanya dikenakan PBB sekitar Rp 306.000 per tahun, tiba-tiba melonjak hingga Rp 9,5 juta pada 2025.

Jika dihitung, kenaikan PBB di Balikpapan mencapai sekitar 3.000 persen.

Massa berpakaian serba hitam berkumpul di simpang Balikpapan Plaza sejak pukul 11.00 Wita, lalu bergerak longmarch menuju Kantor Wali Kota.

Mereka membawa spanduk bernada protes, seperti “Batalkan PBB” hingga “Cukup akal sehat penguasa aja yang kotor, air bersih jangan.”

Sebagian pengunjuk rasa bahkan mengibarkan bendera bajak laut ala anime One Piece.

Dari atas mobil komando, Koordinator Lapangan Aliansi Bakwan, Hendrikus, menegaskan kenaikan PBB menjadi sorotan utama.

"Peraturan PBB ini tidak jelas, ketentuannya tidak berubah, tapi pajaknya kok naik. Ini perlu dipertanyakan," ujarnya lantang, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, di hari yang sama.

Isu PBB hanya satu dari sekian tuntutan.

Hasil konsolidasi pada 21 Agustus 2025 lalu yang diikuti belasan organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat, melahirkan sederet desakan lain: banjir yang tak kunjung teratasi, kelangkaan LPG 3 kilogram, antrean panjang BBM, hingga dugaan peredaran beras oplosan.

"Kelangkaan LPG 3 kg dan antrean panjang BBM adalah masalah yang belum memiliki kejelasan. Kami konsolidasi untuk mengangkat isu-isu yang ada di Balikpapan," tambah Hendrikus.

Di Balai Kota, massa ditemui Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo bersama jajaran pejabat.

Bagus menyampaikan bahwa Pemkot mengambil langkah menunda kebijakan penyesuaian PBB 2025.

"Kami ingin Balikpapan tetap kondusif, sehingga kami putuskan penundaan penyesuaian PBB tahun 2025. Kalau ada warga yang sudah membayar, akan dikompensasi di tahun berikutnya. Yang belum membayar, tarifnya tetap sama dengan tahun 2024," jelasnya.

Namun, keputusan itu belum sepenuhnya meredakan amarah warga.

Mereka menolak skema kompensasi tahun depan dan menuntut pengembalian langsung kepada yang sudah terlanjur membayar.

Bagus pun menegaskan proses administrasi membutuhkan waktu.

"Ini tidak bisa selesai sehari. Pemerintah kota punya sistem yang harus dijalankan," tegasnya.

Terkait tuntutan banjir, Bagus mengingatkan persoalan itu bukan sesuatu yang bisa dibereskan instan.

"Banjir tidak mungkin selesai dalam satu malam. Semua butuh perencanaan," katanya.

Ia juga menekankan, keputusan PBB bukan diambil sepihak, melainkan melalui pembahasan bersama DPRD.

"Setiap perubahan tarif selalu melalui kajian dan pembahasan bersama DPRD, yang merupakan perwakilan rakyat," pungkasnya.

Meski dialog sempat berlangsung, pengunjuk rasa tetap menilai pemerintah lamban merespons kebutuhan dasar warga. Aksi berakhir sore hari dengan pengawalan ketat aparat.

Sumber: suara

Foto: Aksi masa saat berdialog bersama Aliansi Bakwan. [kaltimtoday.co]