HEBOH Isu Surpres Kapolri! Istana & DPR Kompak Buka Suara, Benarkah Ada Manuver Politik Tersembunyi?

NARASIBARU.COM - Isu pergantian Kapolri kembali menyeruak ke ruang publik usai demonstrasi besar di sejumlah daerah, namun kali ini Istana dan DPR serentak memberikan klarifikasi.

Kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dipastikan tidak benar.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menyebut bahwa tidak ada dokumen resmi yang pernah diterbitkan Presiden terkait pergantian pucuk pimpinan Polri.

Menurutnya, segala informasi yang beredar belakangan ini hanyalah rumor politik yang tidak berdasar.

DPR juga senada dengan pernyataan Istana. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan pihaknya belum pernah menerima surpres apapun dari Presiden mengenai perubahan posisi Kapolri.

Ia menilai isu tersebut sengaja diembuskan di tengah situasi politik yang memanas akibat maraknya aksi demonstrasi belakangan ini.

Istana Tegaskan Tidak Ada Surpres Pergantian Kapolri

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa publik perlu tenang menghadapi kabar pergantian Kapolri yang sempat ramai di media sosial.

“Berdasarkan Surpres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar. Jadi belum ada Surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri,” kata Prasetyo, Sabtu, 13 September 2025.

Prasetyo menambahkan bahwa setiap pergantian pejabat tinggi negara, apalagi Kapolri, selalu melalui mekanisme formal yang jelas.

Karena itu, masyarakat diimbau tidak mudah percaya dengan kabar yang tidak diverifikasi.

DPR Perkuat Bantahan Istana

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pimpinan dewan tidak pernah menerima surat resmi dari Presiden terkait pergantian Kapolri.

“Sebagaimana juga disampaikan pimpinan DPR memang belum ada atau tidak ada Surpres tersebut,” ujarnya.

Ketika dimintai konfirmasi secara terpisah, Dasco kembali menegaskan bahwa hingga hari ini tidak ada dokumen resmi yang masuk.

“Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima Surpres mengenai pergantian Kapolri,” tegasnya.

Isu Mencuat Usai Aksi Demonstrasi dan Sorotan Publik

Isu pergantian Kapolri mencuat setelah gelombang demonstrasi di sejumlah daerah berakhir ricuh.

Publik juga menyoroti kasus kematian Affan Kurniawan yang dinilai mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Gelombang kritik inilah yang kemudian memicu spekulasi soal perubahan pucuk pimpinan Polri.

Namun hingga kini, Presiden Prabowo belum mengambil langkah resmi terkait jabatan Kapolri.

Sejumlah pengamat politik menilai isu semacam ini kerap digunakan sebagai alat tekanan atau manuver politik.

Rumor pergantian pejabat tinggi negara seringkali dimainkan untuk menggiring opini publik, terutama ketika kepercayaan terhadap institusi tertentu sedang goyah.

Publik Diminta Tidak Mudah Terprovokasi

Klarifikasi dari Istana dan DPR menjadi penegasan bahwa kabar pergantian Kapolri sejauh ini hanyalah rumor.

Pemerintah berharap masyarakat bisa menyaring informasi dengan lebih cermat agar tidak mudah terprovokasi isu-isu politik yang belum tentu benar.

Selain itu, sejumlah kalangan sipil menilai isu pergantian Kapolri seharusnya tidak mengaburkan persoalan utama, yaitu perlunya reformasi institusi kepolisian agar lebih transparan dan akuntabel.

Tekanan publik diharapkan bisa mendorong perubahan struktural tanpa harus bergantung pada pergantian figur semata.

Bantahan resmi dari Istana dan DPR setidaknya meredam spekulasi liar soal pergantian Kapolri.

Meski demikian, sorotan publik terhadap Polri masih belum reda, terutama terkait kasus kekerasan dan dugaan pelanggaran prosedur dalam penanganan aksi demonstrasi.

Ke depan, masyarakat menantikan langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki citra kepolisian, bukan hanya sebatas bantahan isu politik.

Transparansi, akuntabilitas, dan keberanian menindak aparat yang melanggar hukum menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Pada akhirnya, rumor pergantian Kapolri hanyalah pengingat bahwa isu kepercayaan terhadap institusi keamanan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara.

Publik menunggu bukan sekadar pergantian pimpinan, tetapi reformasi menyeluruh di tubuh Polri.

Sumber: HukamaNews