Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga membantah seorang siswi di SMA Negeri 1 Gunung Sitoli dilarang ujian karena tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sehingga viral di sosial media.
Berdasarkan sejumlah video viral yang Tribun Medan lihat di sosial media, siswi tersebut berinisial KHG membeberkan dirinya tidak diizinkan ikut ujian oleh wali kelas.
Dalam video yang beredar, siswi tersebut sudah menunggak uang SPP selama empat bulan.
"Gak diizinkan sama wali kelas kata wali kelas kalau belum bayar SPP, " jelas KHG di sejumlah sosmed.
Diceritakan KHG, ia telah ngomong ke Kepsek untuk segera membayar. Tetapi, statement dari wali kelasnya tidak cukup bayar.
"Saya bilang ya udah bu nanti saya bayarkan kalau sekarang saya gak punya duit, guru bilang nnti berterusan nggak bayar," jelasnya.
Sementara dalam video yang diduga itu ibunya KHG menceritakan, dirinya belum memiliki duit untuk membayar SPP. Dan pihaknya sudah menawarkan untuk dicicil tapi pihak sekolah enggan melakukanya.
"Belum ada uangnya soalnya aku juga bilang samanya tolong bisa dicicil enggak tapi enggak mau," jelasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga membantah siswa tersebut tidak mengikuti ujian karena adanya tunggakan SPP.
"Jadi perlu kita luruskan dulu informasi yang beredar ananda kita tidakk ikut ujian karena tunggakan SPP itu tidak benar. Berdasarkan laporan Kacabdis, ananda itu mengikuti ujian dari hari pertama hingga hari ini. Jadi narasi yang viral itu tidak benar," jelasnya saat diwawancarai di kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/10/2025).
Dikatakannya, untuk tunggakan SPP tersebut memang benar siswi itu menunggak beberapa bulan. Tetapi itu pun sudah dilunaskan.
"Yang hrus diluruskan walaupun memang setelah dilakukan pengecekan memang benar ananda tersebut sesuai laporan Kacabdis ini menunggak SPP. Tapi itu sudah diselesaikan," jelasnya.
Pemaksaan Pembayaran SPP
Namun, yang menjadi kesalahan Kepsek di sini kata Alex, telah melakukan pemaksaan pembayaran uang SPP. Itu sudah menyalahi aturan.
"Spp itu sifatnya sumbangan artinya tidak boleh jadi paksaan dia melapor sudah mengumpulkan bukti-bukti kita akan lakukan tindakan tegas pencopotan apabila terbukti melakukan kesalahan," jelasnya.
Alex menjelaskan, siswa tersebut juga sebelumnya sudah 16 hari tidak masuk sekolah lantaran sakit.
"Tapi ketika hari H ujian sampai hari ini dia hadir dan melaksanakan ujian sebagaimana mestinya," ucapnya.
Namun tidak dipungkiri, kata Alex pihak Kepsek ada melakukan dua kesalahan yang membuatnya harus dinonaktifkan dari jabatannya sementara untuk diperiksa lebih lanjut.
"Selain memaksa anak membayar SPP, uang SPP ini Diperuntukkan untuk tunjangan guru. Ini yang tidak boleh. Sehingga apabila terbukti bersalah akan dicopot. Tetapi saat ini kami nonaktifkan untuk ditindak lanjuti lebih lanjut pemeriksaannya
Dijelaskan Alex uang SPP ini hanya boleh untuk gaji guru Honorer. Bukan untuk ASN yang merangkap jabatan.
"Iya semacam gini ada orang ini yang terinfo Kacabdis uang SPP untuk honor ASN di sekolah itu gak boleh. Contoh gaji guru yang non ASN boleh, dia bukan ASN ini yang gak boleh guru jabat wakil kepsek ini dapat honor tunjangan jabatan itu gak boleh," katanya.
"Itu namanya penyalahgunaan peruntukan SPP. Dan perlu diluruskan, program sekolah gratis untuk Kabupaten Nias baru berjalan di tahun 2026 mendatang," jelasnya.
Gubernur Akan Tindak Tegas Pihak Sekolah
Gubernur Sumut Bobby Nasution turut merespon siswa yang diduga tak bisa ikut ujian karena menunggak Uang SPP.
Bobby menegaskan, akan segera mengecek dann menindak tegas kepala sekolah apabila terbukti bersalah.
"Enggak ada itu, gak boleh seperti itu. Yang pasti tidak ada hal- hal, masalah bayar-membayar yang menyebabkan anak-anak kita tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar. Apalagi ujian," jelasnya.
Sumber: tribunnews
Foto: SISWI DILARANG UJIAN - Orangtua dan siswi SMAN 1 Gunung Sitoli saat menceritakan kronologi anaknya tidak bisa ikut ujian karena SPP. Namun Disdik Sumut membantah hal tersebut. (Screenshot mediagram topik seru)
Artikel Terkait
Prajurit TNI Gagalkan Aksi Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk, 3 Motor Curian Diamankan
Mr J PSI Dikalahkan Anak Buah Prabowo
Pemkot Surabaya Gandeng Densus 88, Ada Apa?
Pengamat: Statement Purbaya adalah Sinyal Restu Prabowo agar Jokowi Diadili