Polemik kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang belakangan diduga terjadi markup anggaran bisa diungkap lewat kekuatan politik DPR.
Sebagai lembaga negara pengawas pemerintah, DPR bisa memanggil pihak-pihak yang sejak awal terlibat langsung menggarap proyek bersama China ini.
Pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim berpandangan, salah satu yang bisa dimintai keterangan DPR adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Pak Luhut berikut anak buahnya bisa dimintai keterangan agar duduk perkara proyek ini diketahui publik. Kalau memang janggal, lantas kenapa dilanjutkan," kata Wildan kepada RMOL, Minggu, 26 Oktober 2025.
Di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Luhut dipercaya ikut mengurusi proyek Whoosh yang kini terlilit utang kepada China.
Wildan lantas menyoroti pernyataan Luhut yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Luhut baru-baru ini menyebut, proyek Whoosh sudah bermasalah sejak awal perencanaan.
"Pasti saat itu ada pressure group yang meminta agar Whoosh tetap dilanjutkan meski sudah diketahui busuk dan janggal," pungkas Wildan.
Sumber: rmol
Foto: Kolase Mantan Presiden Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan/Net
Artikel Terkait
SP3 Kasus Ijazah Jokowi: Dampak Restorative Justice pada Eggi Sudjana & Damai Hari Lubis
Danantara Ambil Alih 28 Perusahaan di Sumatra, Termasuk Tambang Agincourt Grup Astra
Insiden Paspampres vs Pers Inggris di London: Kronologi Lengkap & Tanggapan Resmi
Indonesia dalam Dewan Perdamaian Trump: Pelanggaran Prinsip Bebas Aktif?