Projo Dukung KPK Usut Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh: Kalau Langgar Hukum, Sikat Habis

NARASIBARU.COM  - Organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Projo, Freddy Alex Damanik dalam dialog Overview Tribunnews, Rabu (29/10/2025).

Freddy menegaskan KPK harus mengusut dugaan pelanggaran hukum baik itu korupsi maupun dugaan mark up.

"Sudah sangat bagus KPK menyampaikan sudah melakukan penyelidikan terhadap proyek Whoosh ini, kita dukung penuh lah diusut tuntas."

"Kalau ditemukan pelanggaran hukum, sikat sampai habis," ungkap Freddy.

Di sisi lain, Freddy mengungkapkan kereta cepat Whoosh telah bermanfaat bagi masyarakat dan bukan beban negara.

"Kami memang melihat proyek Whoosh ini bukan beban ya, bukan beban, tapi lompatan peradaban. Yang kami tahu bahwa memang proyek Whoosh ini dijalankan dengan skema business to business, B2B ya. Jadi negara tidak mengeluarkan uang rakyat di situ dari APBN," ungkapnya.

"Dari sejak awal ada PMN (Penyertaan Modal Negara) melalui BUMN ya kalau bicara memang pengeluaran yang dilakukan negara. Tetapi perlu kita ketahui juga dari PMN yang dikeluarkan itu ya proyek dari proyek-proyek, negara juga sudah mendapatkan lebih dari itu," tambahnya.

Freddy menegaskan kembali proyek Whoosh merupakan kerja sama B2B.

"Jadi pemerintah hanya berperan inisiasi awal. pengawasan, fasilitasi yang tadi kemudian dukungan infrastruktur, nonfinansial. Jadi tidak ada beban fiskal langsung pada kasus negara seperti yang banyak disalahpahami publik di situ," ungkapnya.

Selain itu, pria kelahiran Pematang Siantar, 17 April 1981 itu menilai hadirnya Whoosh juga sudah berdampak pada meluasnya perputaran sektor ekonomi.

Mulai dari ekonomi di sekitar stasiun, pariwisata, properti, hingga UMKM.

"Jadi investasinya itu di situ. Bukan saya bilang tadi bukan seperti bisnis gorengan hari ini banyak enggak yang beli? Ah, enggak, berarti rugi, enggak gitu ngitungnya."

"Jadi, multiplier effect-nya di situ juga," ujarnya.

Sosok yang juga menjabat Komisaris Independen PT Sang Hyang Seri itu menegaskan Whoosh menjadi simbol lompatan peradaban dan visi jauh ke depan.

"Kita sebagai negara berkembang bisa loh melakukan inovasi yang lompatan yang luar biasa,

modernitas yang begitu melompat."

"Sekali lagi kereta cepat Whoosh ini bukan beban, bukan beban, tetapi bukti bahwa mimpi besar kita bisa wujudkan tanpa membebani rakyat," pungkasnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan pihaknya sedang menyelidiki dugaan mark up proyek Whoosh.

Budi mengatakan penyelidikan dugaan mark up proyek Whoosh saat ini sedang dalam proses.

Ia menyebut KPK juga fokus mencari bukti dan keterangan terkait unsur-unsur peristiwa pidana proyek era mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Namun, Budi belum bisa merinci apa saja temuan KPK, sebab proses penyelidikan yang sudah dilakukan sejak awal 2025, masih berlangsung.

"Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun. Jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan."

"Karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci," jelas Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/10/2025).

"Kami pastikan, KPK terus menelusuri melalui pihak-pihak yang diduga mengetahui, memiliki informasi, dan keterangan yang dibutuhkan untuk mengurai, memperjelas, dan membuat terang dari perkara ini," tuturnya.

Budi memastikan KPK tak menemui kendala khusus meski penyelidikan sudah berjalan hampir satu tahun.

Ia meminta publik percaya pada proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

"Sejauh ini tidak ada kendala, jadi memang penyelidikan masih terus berprogres. Kita berikan ruang, kita berikan waktu pada proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPk, Asep Guntur Rahayu, juga mengatakan kasus dugaan mark up Whoosh masuk tahap penyelidikan.

"Saat ini sudah pada tahap penyelidikan," ujarnya, Senin.

Dugaan mark up proyek Whoosh sebelumnya sempat disinggung mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, dalam video yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official pada pertengahan Oktober 2025.

Ia curiga ada indikasi mark up anggaran dalam proyek tersebut dan mengatakan hal itu harus diselidiki lebih jauh.

"Dugaan mark up-nya harus diperiksa, ini uang lari ke mana?" tanya Mahfud.

"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Whoosh itu 52 juta US dolar."

"Tapi, di China sendiri hitungannya hanya 17 sampai 18 juta US dolar. Jadi naik tiga kali lipat kan. Ini yang menaikkan siapa? Uangnya ke mana?" sambungnya.

Buntut pernyataannya itu, Mahfud sempat diminta KPK untuk melapor.

Namun, Mahfud mengatakan tidak akan membuat laporan ke KPK sebab tak punya kewajiban.

Meski demikian, Mahfud memastikan bersedia datang jika dipanggil untuk kebutuhan pemeriksaan.

"Saya nggak berhak laporan, nggak ada kewajiban untuk melapor. Saya siap dipanggil, kalau dipanggil saya akan datang."

"Kalau disuruh lapor ngapain, buang-buang waktu juga," katanya, kepada awak media, di Yogyakarta, Minggu (26/10/2025), dilansir TribunJogja.com.

"Sebelum saya ngomong udah ramai duluan kan. Saya ngomong karena udah ramai aja. Mustinya KPK panggil orang yang ngomong sebelum saya, banyak banget punya data," lanjutnya.

Mahfud menilai dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh menimbulkan persoalan yang rumit lantaran dibangun melalui utang kepada China.

Sehingga, beban utang yang besar itu harus perlu negosiasi dengan pemerintah China.

"Harus negosiasi, ya, mau apa? Gak bisa bayar, ya, jalannya silakan saja (negosiasi)," pungkasnya

Sumber: Tribunnews