Toxic Leadership Kapolri Listyo Sigit: Krisis Komunikasi & Ujian Pemerintahan Prabowo-Gibran

Namun, sikap loyalis ini justru berpotensi mendegradasi kepercayaan publik terhadap presiden. Publik dinilai tidak butuh pemimpin yang hanya bisa marah, tetapi yang mampu mengerahkan kekuasaannya untuk memberantas ketidakadilan, politik sandera, manipulasi hukum, dan praktik korupsi.

Beban Multidimensi dan Krisis Komunikasi Pemerintahan Prabowo

Pemerintahan Prabowo-Gibran dihadapkan pada beban kekuasaan yang multidimensi. Lingkungan internal presiden disebut menjadi penyumbang terbesar carut-marutnya tata kelola pemerintahan. Contoh aktual adalah buruknya pola komunikasi pejabat negara, yang menjadi pemantik meluasnya kemarahan publik.

Tak berlebihan jika dikatakan pemerintahan Prabowo sedang dihadang krisis komunikasi. Krisis ini akibat kegagalan pejabat dalam memahami sentimen publik, serta tidak menggunakan bahasa yang empatik dan dari hati.

Cermin Dekadensi Moral dan Harapan Rakyat

Pernyataan Kapolri di DPR adalah potret miskinnya budi pekerti pejabat negara. Hal ini mencerminkan gaya komunikasi feodal yang tidak memberikan pendidikan politik yang beradab.

Menghadapi dekadensi moral di internalnya, loyalis Prabowo perlu paham bahwa persoalan bangsa tidak bisa diselesaikan hanya dengan narasi "kemarahan presiden". Bangsa ini rindu sosok pemimpin yang telah berdamai dengan dirinya sendiri, menjunjung tinggi kehormatan rakyat, dan berani menindak tegas pejabat yang menyimpang.

Bagi pemimpin berdarah negarawan sejati, tugas membersihkan institusi dari kepemimpinan beracun dan praktik korupsi seharusnya dapat dilakukan dengan tegas dan berintegritas.

Catatan: Opini atau tulisan ini merupakan tanggung jawab penulis sepenuhnya.