Kebijakan Libur Angkot & Gojek Saat Lebaran 2024: Analisis Dampak & Solusi Atasi Macet

Penghasilan driver dan sopir selama masa Lebaran bisa berkali lipat dari hari biasa karena tingginya permintaan. Apakah nilai kompensasi yang diberikan pemerintah mampu menyamai "rezeki Lebaran" yang seharusnya mereka dapatkan? Hal ini berpotensi merugikan secara finansial.

3. Makna Bekerja Bukan Hanya Soal Uang

Bekerja bagi banyak orang adalah soal eksistensi, jaringan (networking), dan aktualisasi diri. Seperti dikemukakan filsuf Søren Kierkegaard, kerja adalah pengalaman praktis individu dalam merealisasikan eksistensinya. Meliburkan mereka secara paksa berarti memutus mata rantai sosial dan ekonomi yang selama ini terbangun.

4. Jalan Pintas yang Tidak Produktif

Kebijakan ini mencerminkan kegagalan rekayasa lalu lintas dan manajemen transportasi. Alih-alih mencari solusi sistemik dan berkelanjutan, pemerintah memilih jalan pintas dengan mengorbankan mata pencaharian kelompok masyarakat kecil. Pendekatan ini mirip dengan pola pikir pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersifat sesaat dan tidak mendorong produktivitas jangka panjang.

Lalu, Solusi yang Seharusnya Seperti Apa?

Daripada meliburkan pekerja, pemerintah seharusnya fokus pada:

• Optimalisasi pengaturan lalu lintas dan manajemen arus mudik.


• Pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai.


• Pemberdayaan ekonomi pedesaan agar arus urbanisasi tidak terlalu masif.


• Memudahkan iklim investasi dan UMKM untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik.

Kebijakan libur angkot dan gojek saat Lebaran di Jawa Barat menjadi preseden berbahaya. Jika ditiru daerah lain, bukan tidak mungkin justru mematikan mata pencaharian dan mengikis semangat kerja produktif. Pertanyaan besarnya: apakah ini akan menjadi solusi tahunan, atau kita mampu mencari cara yang lebih cerdas dan adil?

(Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)