“Lalu kemudian ketika presiden mendukung salah satu calon atau tokoh-tokoh yang diinginkannya, apakah presiden menggunakan aset publik apa tidak? Istana itu apakah digunakan untuk mendukung calon tertentu? Jadi rapat tim sukses? Kan (seharusnya) tidak,” pungkas Wijayanto.
Jokowi Terkesan Ikut Campur Urusan Pilpres 2024, Pengamat: Alarm Buruk Demokrasi!
Presiden Joko Widodo yang terkesan ikut sibuk membahas koalisi jelang Pilpres 2024 bisa berdampak buruk bagi demokrasi di tanah air.
Pasalnya, posisi Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bisa mempengaruhi terkait persoalan pemilu.
"Bisa menjadi buruk, kalau tidak netral. Atau struktur negara digunakan untuk kepentingan politik praktis dukung mendukung," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin saat dihubungi, Selasa (9/4/2023).
Salah satu sikap Presiden Jokowi yang dianggap ikut campur dalam persoalan koalisi yakni ketika dia mengumpulkan enam ketua umum parpol koalisi Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara pada Selasa (2/5/2023)
Apalagi, Jokowi secara gamblang menjelaskan alasannya tak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan itu memang karena NasDem telah berbeda koalisi.
Ujang mengkhawatirkan, penguasa berpotensi melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pemilu 2024.
"Dari situ akan terjadi abuse of power. Karena itu yang harus kita kritisi bersama," ujarnya.
Di sisi lain, jika dukungannya bersifat pribadi tentu tak menjadi masalah.
"Kalau dukung mendukungnya tidak menggunakan struktur dan insfrastruktur negara tidak masalah, karena itu punya hak pribadi," kata dia. [IndonesiaToday/RMOL]
Artikel Terkait
Ahmad Sahroni Cerita Jatuh dari Plafon Saat Rumahnya Dijarah
Media Israel: Netanyahu Lakukan Ritual Penyembelihan Sapi Merah Suci
Andre Taulany dan Natasha Rizky Terlalu Akrab, Desta Cemburu?
3 Tahun Nganggur, Sule Sentil Sosok Artis yang Jadi Biang Kerok, Kini Andalkan Penghasilan di TikTok