Nurul Ghufron Minta Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun, Abraham Samad: Kemaruk!

Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengkritik keras langkah Ghufron.

"Jadi gugatan yang diajukan itu lebih kepada kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan lembaga atau agenda pemberantasan korupsi. Jadi ini lebih kepada kemaruk kekuasaan," kata Samad saat dihubungi, Selasa (16/5/2023).

Dia menilai uji materi tersebut merupakan upaya Ghufron memperpanjang masa jabatannya di KPK. 

Dia menduga hal itu juga terkait dengan batas usia minimal pimpinan KPK.

"Jangan salahkan orang kalau ada yang beranggapan kalau Ghufron sengaja ingin memperpanjang masa jabatannya. Karena kalau dia 5 tahun berarti tahun berikut dia sudah 50 tahun. Kalau tahun ini berakhir dia baru 49 tahun, jadi (diperpanjang) supaya tahun depan dia udah 50 tahun," jelasnya.

Sebagai informasi, UU KPK hasil perubahan tahun 2019 mengatur batas usia minimal Pimpinan KPK ialah 50 tahun. 

Sementara UU KPK lama mengatur batas minimal usia pimpinan KPK ialah 40 tahun.

Ghufron sendiri masih berusia 49 tahun pada tahun ini. Dia terpilih menjadi pimpinan KPK pada 2019 saat berusia 45 tahun. 

DPR sendiri menyebutkan UU KPK tak berlaku surut kepada Ghufron karena pemilihan Ghufron sudah lebih dulu dilakukan dibanding pengesahan UU KPK.

Kembali ke Samad, dia menyoroti alasan Ghufron yang membandingkan masa jabatan pimpinan 12 lembaga negara lainnya yang memiliki waktu 5 tahun. 

Menurutnya, hal itu hanya dalil Ghufron dalam memuluskan kepentingan pribadi dalam uji materinya tersebut.

"Kalau menurut saya dalil yang dipakai Ghufron itu hanya ingin menguatkan dalil personalnya dia. Padahal sebenarnya ini kan untuk kepentingan pribadinya saja, tapi dia mendalilkan itu. Dia lupa KPK punya kekhususan sebagai lembaga. Dia pasti beda dong dengan lembaga-lembaga lain. Kenapa harus dipaksakan sama," tuturnya.

Abraham Samad berharap MK menolak uji materi yang diajukan Ghufron. 

Dia menilai uji materi itu tidak terkait kepentingan KPK atau pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Menurut hemat saya yang diajukan Ghufron itu kalau memang MK-nya berpikir progresif dan semata-mata ingin menyelamatkan pemberantasan korupsi dan kelembagaan KPK makanya gugatan seperti ini harus ditolak," katanya.

Eks Penyidik KPK Bingung Ghufron Minta Jabat 5 Tahun, Sindir Tak Ada Prestasi

Mantan pegawai KPK yang tergabung dalam Indonesia Memanggil 57 (IM57 ) Institute bingung dengan gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Mahkamah Konstitusi (MK). IM57 mempertanyakan apa agenda Ghufron.

"Kami mempertanyakan terdapat agenda apakah yang tersembunyi perpanjangan ini dilakukan secara tersembunyi tanpa adanya publikasi. Nurul Ghufron tidak pernah menyampaikan kepada publik secara terbuka selain dalam perbaikan permohonan dalam proses persidangan," kata Ketua IM57 Institute, M Praswad Nugraha, kepada wartawan, Selasa (16/5/2023).

Mantan penyidik KPK ini mempertanyakan mengapa Ghufron mengajukan gugatan menjelang masa jabatan pimpinan KPK berakhir. Dia meminta KPK tidak dijadikan sebagai alat kepentingan politik.

"Jangan sampai dugaan digunakannya KPK sebagai alat politik semakin terverifikasi melalui upaya sistematis ini termasuk perpanjangan masa jabatan," katanya.

Praswad mengatakan uji materi yang diajukan Ghufron akan menguntungkan pimpinan KPK lain, seperti Ketua KPK Firli Bahuri. Dia menyoroti sejumlah dugaan kasus pelanggaran etik Firli selama menjabat Ketua KPK.

"Tidak ada prestasi masa jabatan ini yang mendukung dan melegitimasi bahwa jabatan periode pimpinan ini harus diperpanjang," jelas Praswad.

Menurut Praswad, tidak ada prestasi gemilang yang dilakukan pimpinan KPK di era Firli. Para pimpinan KPK justru terlibat dalam dugaan pelanggaran etik.