Politik Dinasti Jokowi Adalah Politik KKN

NARASIBARU.COM -Politik dinasti yang dilakukan Presiden Joko Widodo dianggap sebagai pengkhianatan nyata terhadap Reformasi 1998. Bahkan, politik dinasti Jokowi dianggap sebagai politik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Menurut Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi, dengan merestui Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto, Jokowi telah mengkhianati Reformasi 1998, selain mengkhianati konstitusi yang dilahirkan dari semangat anti KKN.

"Jokowi tidak punya andil dalam gerakan mahasiswa dan rakyat pada Reformasi 1998. Jokowi diuntungkan oleh PDIP yang mengawalnya menjadi walikota, gubernur hingga presiden 2 periode," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/10).

Di periode kedua jelang akhir masa jabatannya sebagai presiden, kata Muslim, Jokowi membangun dinasti politiknya.

Di mana, menantunya, Bobby Nasution menjadi Walikota Medan, putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi menjadi Walikota Solo dan kini menjadi bacawapresnya Prabowo, dan putera lainnya, Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI, serta iparnya, Anwar Usman menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ironisnya, Megawati dan PDIP diam saja. Tidak nampak keseriusan mereka mencegah perusakan pada demokrasi dan konstitusi. Bahkan pengerusakan pada prinsip partai dan wibawa ketua umum partai mereka yang selama ini bersikap tegas menjaga aturan partai," terangnya.

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kata Muslim lagi, Jokowi telah menggunakan kekuasaan untuk menekan pembantu pemerintahan harus tunduk pada kepentingan politiknya. Hal ini bukan saja melanggar fatsun, etika, moral dan konstitusi, tapi juga mengkhianati reformasi 1998.

Di mana, lanjutnya, KKN yang menjadi musuh reformasi dipraktikkan dengan tanpa rasa malu oleh Jokowi dengan menekan para menteri untuk tunduk pada kepentingan dan keputusan politik dinastinya.

"Politik dinasti adalah politik KKN yang ditumpas dan dilawan saat reformasi. Sehingga dapat dikatakan politik dinasti Jokowi adalah politik KKN," tandasnya.

Sumber: RMOL