Amnesty Bocorkan Temuan yang Menyebutkan Jokowi Menggunakan Hukum untuk Mengontrol Parpol

Dia juga mengutip temuan Freedom House yang menyebutkan skor kebebasan Indonesia mengalami penurunan sejak 2017 hingga 2023. "Ini sudah kami ingatkan dari tahun pertama Jokowi berkuasa," tambah Usman.

Usman juga menyoroti hukum represif yang terjadi di Indonesia. Menurut dia, hal itu sebenarnya bukan karena kultur kekerasan atau aparat yang arogan. Namun, aparat dipaksa harus melaksanakan agenda pembangunan atau mengamankan investasi.

"Tentara-polisi jadi instrumen pemerintah yang berkuasa, kembali menjadi instrumen pembangunan, bukan alat negara di sektor pertahanan," kata Usman.

Usman Hamid juga mengutip temuan Dosen University of Sydney Thomas Power yang menyebutkan menguatnya penyalahgunaan kekuatan hukum sebagai senjata untuk mengendalikan kekuasaan berbasis partai.

Dalam tulisan Thomas Power, lanjut Usman, 5 tahun pemerintahan Jokowi banyak sekali yang menunjukkan aparat hukum sebagai senjata untuk mengendalikan parpol. Hal ini pun terjadi pada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Jadi, kejaksaan dipakai untuk menekan Golkar, men-drill ketua umumnya Airlangga dengan ancaman proses hukum dan kalau ia tidak tunduk pada pemerintah diproses hukum lebih lanjut. Tetapi karena dia kemudian secara mendukung rencana Jokowi, misalnya mencalonkan Prabowo dan Gibran maka proses hukum itu dihentikan. Jadi, saya kira sekarang bukan hanya polisi dan jaksa yang sekarang digunakan sebagai senjata untuk mengendalikan oposisi tetapi juga KPK," kata dia.

Sumber: jpnn