Pengusaha Jusuf Hamka Geram dan Sebut Hary Tanoesoedibjo Ngawur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengusaha nasional Muhammad Jusuf Hamka mengkritik pernyataan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo yang mengeklaim, seluruh masyarakat Tionghoa memilih calon presiden (capres) pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2024.

Ketua Dewan Penasihat Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), M Jusuf Hamka pun mengkritik keras pernyataan Hary Tanoe. Menurut dia, masyarakat Tionghoa di Indonesia cair dan tidak bisa diarahkan dalam satu pilihan.

"Oleh sebab itu kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa masyarakat Tionghoa akan emndukung apapun yang diputuskan oleh seseorang, jelas ini ngawur, dan saya sebagai orang tionghoa merasa prihatin, karena saya tidak pernah memberi kuasa kepada siapa pun," kata Jusuf dalam video pernyataannya dikutip Republika.co.id di Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Baca: Natalius Pigai: Jadi Korban Nasdem Capreskan Anies, Johnny G Plate Tersangka

Menurut Jusuf, Hary Tanoe tidak bisa seenaknya merasa mewakili seluruh aspirasi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Dia malah menilai, pernyataan Hary Tanoe bisa membuat masyarakat Tionghoa yang sudah tidak ada masalah dengan masyarakat pada umumnya menjadi terbelah. Apalagi, ada masyarakat Tionghoa yang bergabung di berbagai partai dan itu jelas tidak bisa satu suara dalam memilih capres.

"Kalau yang dikatakan bersangkutan seperti itu bahwa masyarakat atau organisasi Tionghoa mendukung apa yang diputuskan oleh seseorang jelas itu akan mengkotak-kotakkan masyarakat. Masyarakat Tionghoa sudah membaur dan tidak ada masalah, dan masyarakat Tionghoa tidak mau dikotak-kotakkan dan mendukung cuma satu calon, jadi  masyarakat Tionghoa saat ini sudah ada, baik di PDIP, PAN, PKB, bahkan ada PKS ada, di Golkar ada," kata Jusuf.

Dia juga mengingatkan Hary Tanoe agar tidak mudah mengatasnamakan masyarakat Tionghoa dalam berjualan politik demi mendukung capres tertentu. Jusuf menyebutkan, setiap warga Tionghoa bebas berpolitik dan memilih kandidat tertentu, tapi jangan sampai kepentingan pribadi mencatut kepentingan kelompok.