Said Didu Berani Ungkap Mafia Tambang di Raja Ampat: Ada Dua Tokoh, Si Bocah Nakal dan Sutradara!

NARASIBARU.COM - Mantan Sekretaris BUMN Said Didu akhirnya berani mengungkap siapa gerangan mafia tambang yang ada di Raja Ampat, Papua, hingga lokasi itu rusak.

Menurut Said Didu, jika tak dibekingi orang kuat di negeri ini, mustahil pengusaha tambang bisa bebas menambang di Raja Ampat.

Said Didu cukup memahami sepak terjang mafia tambang ini, karena memang fokus di bidang tambang.

Dia pun pernah diisukan menjadi calon kuat Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada tahun 2015 silam, namun batal karena dijegal mafia tambang.

Kala itu, Said Didu bertekad, jika menjadi Dirjen Minerba di Kementerian ESDM, akan menyikat para mafia tambang itu.

Hal tersebut diungkapkan lagi Said Didu dalam podcast di YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada Kamis (12/6/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Said Didu mencoba membongkar dalang di balik mafia pertambangan di Raja Ampat.

Said Didu pun menilai, ada beberapa pihak yang harus bertanggungjawab atas pertambangan ilegal yang telah terjadi di wilayah Papua tersebut.

Awalnya, Said Didu menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat ingin merekayasa.

Caranya, Bahlil membuat PT Gag Nikel Tbk tampil baik hingga warga Indonesia tak melirik empat usaha tambang lainnya.

"Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini adalah punya BUMN tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik," ungkap Said Didu.

"Awalnya, saya menduga yang lain dibiarkan sementara yang lain merusak, sedangkan Gag berada di luar geoparknya Raja Ampat. Jadi saya menduga, skenario Bahlil kalau Gag diperiksa dan bagus, berarti yang lainnya bagus," ucapnya. 

"Pas kunnjungan ke Gag, kan langsung konferensi pers kalau tidak ada masalah untuk menutupi yang empat ini," imbuhnya.

Namun, rekayasa Bahlil disebut Said Didu tercium oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Sepertinya Presiden Prabowo membaca 'ini memang nakal ini anak'," ujarnya.

Selain itu, Said Didu mengungkap PT Kawei Sejahtera Mining, satu perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah milik sembilan naga, Aguan atau Sugianto Kusuma.

"Kawei itu kan milik Aguan. Ada satu lagi sembilan naga juga, tapi saya lupa yang mana," jelasnya.

"Jadi saya bilang, ini skenarionya. Menarik, dia dipanggil ke Hambalang, ini kan izin tambang hanya satu sektor. Kenapa Setkab dan Setneg yang mengumumkan (pencabutan izin) bukan Bahlil," lanjut Said Didu.

"Nah lihat saat Bahlil kemarin (dulu) kita di birokrat tidak boleh menafsirkan keputusan presiden. Kemarin dia mencoba menafsirkan, akhirnya Teddy melototi dia terus kan," imbuhnya.

"Jadi menurut saya Pak Prabowo sudah tahu anak ini nakal," ujarnya lagi. 

"Ketahuan nakalnya, jadi dia mau menutupi kesalahan empat yang lain, karena ada sembilan naga di situ," Ungkap Said Didu.

"Ini skenario yang kebuka oleh Prabowo," tegasnya.

Tentang perizinan, Said Didu menilai banyak aturan yang diubah demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang.

Said Didu menilai Jokowi dan seorang menteri adalah sutradara di balik semua ini.

"Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan Menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang, itu adalah menteri yang berpengaruh," tegas Said Didu.

"Itu dua kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu tiga hari," jelasnya.

Abraham Samad pun membenarkan pengubahan Undang-Undang tersebut.

"Betul saya ingat," ujar mantan Ketua KPK itu.

Said Didu pun mengingatkan saat Undang-Undang Cipta Kerja diubah hingga semua memudahkan perusahaan pertambangan, karena tak perlu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

"Terus habis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua," ujarnya.

"Jadi memang Jokowi mengubah Undang-Undang untuk menjual negara ini," tegasnya. 

"Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, udahlah Jokowi memang ini menjual negara ini," ucapnya berkali-kali.

Tak berhenti di sana, Said Didu juga menyinggung pembuatan PSN.

"Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus Proyek Strategis Nasional yang mentorpedo semua," jelasnya.

Selain Jokowi, Said Didu meminta Airlangga Hartanto, Luhud Binsar Panjaitan, hingga Bahlil bertanggungjawab atas kerusakan alam di Indonesia.

"Nah, saatnya kita membuka semua, siapa di balik ini semua? Jangan Jokowi semualah, Airlangga Hartanto harus bertanggungjawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN."

"Menteri Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggungjawab karena dia ikut mengubah aturan," tegas Said Didu.

"Bahlil juga harus bertanggungjawab. Kenapa coba? Tahun 2022, saya kenal baik Menteri ESDM Arifin Tasrif, itu dicabut kewenangannya. (Saat itu) izin tambang dan hutan dibatalkan, tapi dipindahkan ke Menteri Investasi, Bahlil pada saat itu. Pada saat itu terjadi persaingan antara Menko Luhut Binsar Panjaitan dengan Bahlil. Kelihatannya pada saat itu anak emasnya pindah, dari Luhud ke Bahlil mulai 2022," jelasnya.

Said Didu menegaskan sejak saat itu semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi.

Said Didu pun meminta Presiden Prabowo untuk meng-audit semua yang dilakukan oleh Bahlil.

Sebagai informasi, isu pertambangan di Raja Ampat menjadi sorotan setelah viral di media sosial.

Pemerintah melalui Menteri ESDM baru bergerak setelah tagar Save Raja Ampat bergaung.

Hasilnya, empat dari lima perusahaan tambang nikel di Raja Ampat izinnya dicabut.

Di antaranya,  PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP), dan PT Nurham.

[VIDEO]

Sumber: Tribun