NARASIBARU.COM -Seorang kepala negara ditakdirkan bekerja sesuai sumpah dan janjinya kepada rakyat. Maka, apa yang dikerjakan presiden tidak kemudian menjadi pamrih jasa.
Demikian antara lain disampaikan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus merespons kesedihan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ada pihak-pihak yang melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
"Terlalu berlebihan menurut saya. Pejabat publik mana pun yang sudah diberikan jabatan, kewenangan dan kekuasaan memiliki kewajiban melaksanakan pekerjaannya," kata Deddy, Jumat, 11 Juli 2025.
Terlebih, kata Deddy, negara memberikan gaji, insentif, fasilitas, perlindungan dan pengamanan, pensiun, dokter, hingga hadiah rumah bagi Presiden.
"Jadi setiap orang melaksanakan pekerjaan dengan baik itu sudah keharusan," katanya.
Di sisi lain, anggota Komisi II DPR ini tak mau berspekulasi soal pihak-pihak yang dimaksud Luhut. Apalagi jika pihak yang melupakan jasa Jokowi ditujukan kepada mantan loyalis presiden dua periode itu.
"Kalau itu maksudnya, saya no comment. Itu urusan pribadi, bukan publik," pungkasnya.
Luhut sebelumnya menemui Jokowi untuk mengikuti beberapa agenda kerja dan berbincang mengenai keluarga serta kenangan selama masih di pemerintahan.
“Kami berdua merasa cukup sedih karena masih ada yang seolah melupakan jasa beliau,” ujar Luhut
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Publik Merasa Kena Prank! Dana Reses DPR Naik Jadi Rp702 Juta, Pantas Enggak Sedih Tunjangan Rumah Dihapus
Rakyat Lebih Tertarik Prabowo Tumpas Pejabat Geng Solo
Prof Ikrar: The Jokowi Legacy Sangat Berbahaya bagi Indonesia, Enggak Lulus SMP Bisa Jadi Wapres
Iwan Fals Soal Ijazah Jokowi dan Gibran: Kalau Palsu Gimana?