Namun, analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyebut publik menilai timing munculnya kebijakan itu tidak tepat.
“Itulah yang kemudian membuat begitu banyak resistensi dan demo hari ini. Dan pada saat yang bersamaan pembelaan sejumlah kawan-kawan anggota dewan itu juga menambah amarah,” tegasnya.
Selain soal tunjangan, masyarakat juga menyoroti kinerja para wakil rakyat yang dianggap minim capaian.
“Yang ketiga anggota dewan mendapat apapun sih oke tidak soal. Tapi kan publik juga men-tracking apa sih yang dilakukan?” ujarnya.
Adi menambahkan, persoalan gaji besar sebenarnya bukan hanya ada di DPR. Pada saat bersamaan gaji direksi di BUMN juga tak kalah besarnya.
"Ayo kita pelototi DPR, tapi yang paling penting di negara ini direksi-direksi di BUMN juga gajinya lebih besar, nah itu juga perlu kita pelototi,” pungkasnya
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Eggi Sudjana Akui Keaslian Ijazah Jokowi di Solo, Ini Pernyataan Peradi
Analisis APBN 2025: Penerimaan Turun, Belanja & Utang Naik, Defisit Nyaris 3%
PDIP Terbitkan Surat Edaran Larangan Korupsi: Isi & Instruksi Megawati
Respons PDIP Soal Ambisi PSI Kuasai Jawa Tengah di Pemilu 2029: Analisis & Target Kaesang