Langkah Strategis Jaga Stabilitas Politik, Voxpol: Prabowo Harus Copot Orang Jokowi di Kabinet!

NARASIBARU.COM - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan stabilitas politik agar dapat melayani rakyat dengan baik. 

Pasca gelombang demonstrasi publik besar-besaran, Prabowo dinilai perlu membuat langkah strategis menyikapinya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menyebut Prabowo harus mengambil langkah strategis menjaga stabilitas politik demi keutuhan negara. 

Langkah tersebut harus tegas, berani, dan terukur harus segera diambil.

Seperti apa langkah strategis yang harus ditempuh Prabowo demi menjaga stabilitas politik?

"Pertama, sudah waktunya Presiden Prabowo perlu menghentikan pola mengasuh menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi)," kata Pangi melalui layanan pesan, Senin (1/9/2025).

Dia menilai publik menunggu sikap tegas Prabowo sebagai seorang presiden dengan mengambil sikap tegas kepada menteri yang terus membuat polemik dan tidak menunjukkan keberpihakan ke rakyat. 

Selama ini, Prabowo kerap memuji-muji menterinya meski tidak sedikit yang menimbulkan kekecewaan di masyarakat.

"Kabinet yang berisi figur lemah hanya akan menjadi beban, bukan motor penggerak visi besar Presiden," ujarnya.

Langkah strategis kedua yang harus segera diambil Prabowo, kata Pangi, hentikan semua kebijakan yang menyusahkan rakyat.

"Termasuk, rencana maupun regulasi yang tidak realistis dan justru menambah penderitaan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit," lanjut dia.

Berikutnya,Prabowo perlu mereformasi total Polri yang terus menuai citra buruk publik, seperti dianggap institusi pelindung pejabat.

"Reformasi total Polri. Institusi Polri selama ini dipersepsikan publik terlatih represif, memanipulasi kasus, lebih menjadi pelindung pejabat daripada pelindung rakyat. Reformasi Polri menjadi keniscayaan," ujar dia.

Pangi mengatakan Prabowo bisa terseret ke citra negatif apabila situasi Indonesia terus memburuk setidaknya dalam 2X24 jam.

Dia menyebutkan Prabowo perlu menggunakan hak prerogatif untuk mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari Kapolri ketika situasi terus memburuk.

"Terlalu mahal pertaruhannya Pak Presiden, rakyat sayang sama presiden, gunakanlah prerogatif memberhentikan Kapolri, jalan sementara meredam tensi politik makin memanas dan tidak teratur," ungkap Pangi.

Selanjutnya, kata Pangi, Prabowo perlu membatalkan kebijakan pajak yang selama ini membebani rakyat.

Menurutnya, rakyat menolak menjadi sapi perah hanya demi menutup lubang kebocoran anggaran dan membayar bunga utang Rp600 triliun pertahun akibat warisan Jokowi.

"Presiden Prabowo berada pada momen historis, memilih menjadi pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat, atau sekadar melanjutkan warisan beban lama yang kian memperuncing kemarahan publik," ungkap dia. 

Sumber: Fajar