Eks Panglima TNI: Jokowi Biang Kerusakan Bangsa, Wariskan Beban Berat di Pundak Prabowo!

NARASIBARU.COM - Suasana politik Indonesia kembali berguncang. Nama Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI dan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), muncul dengan pernyataan keras yang menyita perhatian publik. 

Dalam sebuah diskusi daring di kanal YouTube Refly Harun pada Ahad, 7 September 2025, Gatot menuding Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sebagai biang kerusakan bangsa.

Pernyataan ini terasa berat, penuh emosi, dan sarat keprihatinan. 

Gatot Nurmantyo tidak sekadar melontarkan kritik, melainkan menggambarkan realitas sosial yang menurutnya kini semakin rapuh: rakyat hidup dalam kesulitan, sementara elite politik justru memamerkan kemewahan.

Kontradiksi yang Membakar Rakyat

Dalam suaranya yang tegas, Gatot Nurmantyo menyoroti gelombang demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025. 

Bagi dia, aksi itu bukan peristiwa biasa, melainkan puncak kekecewaan rakyat terhadap situasi ekonomi yang kian terpuruk.

“Keadaan ini adalah kontradiksi antara kehidupan masyarakat yang sulit dengan elite politik yang bermain mewah,” ujarnya, dengan nada sarkastik mengucapkan “selamat” atas keberhasilan Jokowi merusak negeri.

Rakyat, kata Gatot Nurmantyo, dipaksa menyaksikan ironi: dapur mereka sulit mengepul, sementara pesta kekuasaan bergelimang harta. 

Ketidakadilan sosial ini diyakini menjadi api yang memicu kemarahan publik hingga akhirnya tumpah ke jalan.

Gatot Nurmantyo: Warisan Berat untuk Prabowo

Menurut Gatot Nurmantyo, kerusakan yang ditinggalkan Jokowi tidak berhenti pada masalah ekonomi. 

Lebih dari itu, ia menyebut adanya tata kelola pemerintahan yang korup, elitis, dan jauh dari transparansi.

Situasi ini, lanjutnya, telah menjadi beban berat bagi pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang baru menjabat kurang dari setahun. 

Gatot menilai bahwa gelombang protes yang langsung meledak pada masa awal pemerintahan Prabowo bukanlah buah kebijakan baru, melainkan akibat dari sistem rusak yang diwariskan.

“Ini adalah akumulasi kekecewaan rakyat yang lama dipendam. Warisan kerusakan itulah yang kini membebani pundak Prabowo,” katanya.

Seruan Tegas: Adili Jokowi

Lebih jauh, Gatot Nurmantyo menyerukan langkah hukum terhadap Jokowi. 

Ia menegaskan bahwa pengadilan bukanlah soal dendam pribadi, melainkan kebutuhan mendesak demi keadilan dan kepastian hukum.

“Adili Jokowi itu bukan berarti kita negatif kepada Jokowi, justru kita memberikan kepastian hukum. Jika tidak salah, bersihkan namanya. Jika salah, hukum sesuai aturan,” tegas Gatot.

Baginya, tanpa proses hukum yang jelas, bangsa ini akan terus hidup dalam bayang-bayang kerusakan masa lalu. 

Pengadilan, menurutnya, adalah cara untuk membuka tabir dugaan penyalahgunaan wewenang, kebijakan yang merugikan rakyat, hingga praktik korupsi yang dituding terjadi dalam satu dekade kepemimpinan Jokowi.

Desakan kepada Prabowo: Bersihkan Kabinet

Tidak hanya Jokowi, Gatot juga mengarahkan sorotan tajam ke kabinet pemerintahan Prabowo. 

Ia meminta Presiden baru itu segera berani mengambil sikap tegas dengan membersihkan sisa-sisa loyalis Jokowi dari kursi pemerintahan.

Menurut Gatot, keberadaan tokoh-tokoh lama yang masih setia kepada Jokowi hanya akan memperburuk situasi dan menghambat janji perubahan yang dibawa Prabowo saat kampanye.

“Prabowo harus berani mengambil langkah tegas untuk membersihkan kabinetnya dari mereka yang membuat kekacauan,” ujarnya. 

Meski tidak menyebut nama, sindiran itu terasa jelas diarahkan kepada sejumlah figur yang dianggap mewakili kepentingan rezim lama.

Suara Peringatan untuk Bangsa

Pernyataan Gatot Nurmantyo ini bukan sekadar kritik biasa. Lebih dari itu, ia adalah suara peringatan bahwa luka bangsa tidak bisa dibiarkan berlarut. 

Rakyat butuh kejelasan, butuh keadilan, dan butuh pemimpin yang berani menghadapi masa lalu.

Dalam sorot matanya yang penuh kekhawatiran, Gatot menegaskan bahwa proses hukum, transparansi, dan pembersihan kabinet adalah langkah penting untuk menyelamatkan masa depan Indonesia.

Bangsa ini, menurutnya, tidak boleh lagi berjalan di atas pondasi yang rapuh oleh korupsi, kesenjangan, dan elitisme. 

Seruan itu kini menggema ke ruang publik, meninggalkan pertanyaan besar: Apakah Presiden Prabowo berani mengambil langkah tegas untuk menjawab jeritan rakyat dan membersihkan warisan masa lalu?

Sumber: IndeksNews