Gemes Lihat Ruwetnya Koalisi Pilpres, Jimly Usul Cawapres Dipilih MPR

NARASIBARU.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Prof Jimly Asshiddiqie gemes melihat ruwetnya pembentukan koalisi Pilpres 2024. Salah satu yang paling disorot Jimly terkait ribetnya Capres yang sudah diusung koalisi parpol untuk memilih Cawapres. Agar keribetan ini, tak terulang di Pilpres 2029 dan Pilpres-pilpres selanjutnya, Jimly yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, mengusulkan agar Cawapres dipilih oleh MPR saja. Pilpres cukup memilih presiden.

Saat ini, ada tiga bakal Capres yang muncul: Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Meski telah dideklarasikan jauh-jauh hari sebagai Capres, nyatanya mereka masih pada jomblo alias belum punya pasangan Cawapres. Semua partai koalisi Capres rebutan ingin jagoannya jadi Cawapres.

Banyak drama dalam penentuan Cawapres. Yang terbaru adalah keputusan Anies yang memilih Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Keputusan Anies ini membuat Demokrat marah. Pasalnya Ketua Umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) gagal jadi Cawapres.

Kondisi ini membuat Koalisi Perubahan acak-acakan. Demokrat memilih mundur dari koalisi Anies. Mereka juga terus menyerang Anies.

Sebagian masyarakat pun gemes melihat proses yang seperti ini. "Nonton ribetnya transaksi jabatan Capres dan Cawapres," kata Prof Jimly, membuka ulasannya, di akun Twitternya @JimlyAs.

Dia mengusulkan, instrumen Pilpres untuk 2029 diubah. Pertama, setiap Parpol atau gabungan parpol peserta Pemilihan Legislatif diberikan hak untuk mengajukan Capres sendiri-sendiri.

Kedua, hanya Capres yang dipilih oleh rakyat. Adapun Cawapresnya dipilih oleh MPR. "Cawapres lebih baik dipilih MPR, dari dua calon yang diajukan presiden terpilih," usul mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu.

Usulan Jimly itu didukung Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis. Menurutnya, usulan tersebut bisa menghindari fenomena yang terjadi belakangan ini.

"Di masa depan, gagasan itu bagus. Supaya dimasukkan ke dalam UUD. Sekali, gagasan itu untuk masa yang akan datang. Konsekuensinya, kita harus ubah UUD. Kalau hari ini tidak bisa," ulas Margarito.

Ia menambahkan, ke depannya, lebih baik tidak ada lagi Presidential Threshold. Semua parpol yang memiliki kursi di parlemen berhak mengajukan Capres. Adapun Cawapresnya dipilih MPR.

Menurutnya, saat ini elite politik harus diyakinkan mengenai plus minusnya usulan Prof Jimly. Kata Margarito, demokrasi itu tidak ada hubungannya dengan pemilihan langsung atau tidak langsung.

"Model pemilihan presiden tidak ada hubungannya dengan demokrasi. Yang bilang pemilihan presiden secara langsung itu adalah demokrasi, itu hanya omong kosong belaka," pungkas Margarito.