Singgung Kasus Korupsi yang Jadikan Cak Imin Saksi di KPK, PDIP Sebut Hukum Tak Boleh Jadi Alat Politik

NARASIBARU.COM  - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menyinggung kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadikan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai saksi.

Menurutnya, penegakkan hukum di Indonesia tidak boleh menjadi alat politik untuk menjatuhkan pihak tertentu.

"Jadi, enggak bisa demokrasi hari ini, kekuasaan menggunakan cara-cara yang primitif menggunakan alat hukum untuk menjegal sana sini," kata Masinton di Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023).

"Kalau ada kasus hukum ya jangan 11-12 tahun lalu, ini kan tidak kelar. Kalau mau kita lihat, itu kan kasus pengadaan barang, bukan korupsi yang tersktruktur tersistematis sehingga butuh investigasi puluhan tahun," tambah dia.

Dia menjelaskan sikapnya yang menentang penegakkan hukum sebagai alat hukum bukan untuk mendukung pihak tertentu, melainkan untuk mendorong adanya kepastian hukum.

"Ini bukan mendukung siapa-siapa, tapi yang pasti harus ada kepastian hukum agar kita menjadi bagus yang beradab, bullshit kita ngomong Indonesia emas tapi demokrasinya primitif," tandas Masinton.

Sebelumnya diketahui, Cak Imin tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Kamis (7/9/2023). Usai menjalani pemeriksaan Cak Imin bilang kedatangannya hadir menjalani pemeriksaan untuk membantu KPK.

"Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kemenakertrans (Kementerian Ketenagakerjaaan dan Transmigrasi) tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan TKI di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang sedang diselidiki KPK dengan tersangka mantan Dirjen dan kawan-kawan," katanya.