NARASIBARU.COM -Semangat pemulihan ekonomi melalui kebijakan investasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo kini dipertanyakan. Alih-alih menyejahterakan, faktanya kebijakan investasi justru membuat rakyat bawah kian terpinggirkan.
"Di periode kedua, Jokowi banyak melakukan blunder politik yang mengancam kondusivitas penduduk Indonesia di berbagai tempat. Atas nama pembangunan lewat investasi, tapi hanya dikuasai oleh segelintir orang tertentu," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/9).
Samuel memaparkan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa pembangunan justru mengusir penduduk yang sudah mendiami sebuah tempat secara turun-temurun. Mirisnya, pemerintah bergeming dengan mengatasnamakan investasi.
"Investasi kok sadis, untuk siapakah investasi dilakukan pemerintah sekarang? Atas nama investasi, banyak wilayah dikuasai pemilik modal, enak betul ya," kritiknya.
Samuel lantas menyinggung bentrok antara aparat TNI-Polri dengan masyarakat melayu yang menolak relokasi sebagai imbas pengembangan investasi Pulau Rempang sebagai kawasan industri di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
"Sungguh miris melihat kebijakan pemerintahan Jokowi sekarang mirip-mirip tindakan 'PKI' di zaman orde lama. Harusnya investasi diperuntukkan sebesar- besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan malah menggusur," tandasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Beredar Kabar Ahmad Muzani Bakal Gantikan Tito Karnavian Jadi Mendagri
Digoyang Isu Munaslub Golkar, Ingat Lagi Cerita Jokowi Tak Berdaya Hadapi Manuver Bahlil
HUT RI Bukan 17 Agustus? Ini Argumen Mengejutkan Sejarawan Anhar Gonggong!
HEBOH Keponakan Prabowo Sebut Rakyat Minta Lapangan Kerja Bermental Kolonial, Publik Berontak!