NARASIBARU.COM -Dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjaga marwah sebagai lembaga antirasuah ditunjukkan puluhan aktivis Jawa Barat. Melalui sebuah diskusi yang digelar di Kota Bandung, para aktivis ini menduga ada skenario yang dirancang Syahrul Yasin Limpo untuk melemahkan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka.
Saat ini KPK tengah menjadi sorotan publik terkait isu miring yang menyebut ada permintaan uang senilai 1 miliar dolar Singapura dari Ketua KPK kepada Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai uang tutup mulut.
Direktur Jabar Watch, Rif'at Sofwat mengatakan, tindakan korupsi adalah sebuah pembunuhan manusia, dan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi harus diperkuat.
"Sejauh ini KPK hanya berperan dalam mengusut kasus-kasus kecil. Jangan sampai orang-orang mati gara-gara korupsi, karena korupsi membunuh banyak harapan dan mimpi anak bangsa," ujarnya, diwartakan Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (10/10).
Rif'at menambahkan, saat ini ada beberapa pihak yang ingin membuat otoritas KPK menjadi lemah. Menurutnya, SYL adalah salah satu pihak yang ingin menghancurkan marwah KPK.
"Kita menduga skenario Syahrul Yasin Limpo adalah akal-akalannya saja. Skenario itu ibaratnya maling teriak maling. Yang jelas tujuannya hanya ingin melemahkan KPK dalam mengusut kasus korupsi," tambahnya.
Dalam diskusi tersebut, Riung Aktivis Jabar mengajak masyarakat untuk terus mendukung dan mengawal KPK dalam menjalankan tugas-tugasnya memberantas korupsi di Indonesia.
"Kami Riung Aktivis Jabar menyatakan akan selalu mendukung lembaga KPK dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kami juga mengajak masyarakat untuk selalu mendukung KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia," pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Dede Budyarto Curigai Megawati Dalang di Balik Polemik Ijazah Jokowi, Apa Alasannya?
Kagama Cirebon Temui Jokowi di Solo Klarifikasi Isu Ijazah Palsu, Apa Hasilnya?
Kasmudjo Ditanya Soal Keaslian Ijazah Jokowi: Saya Tidak Tahu, Sama Sekali Belum Pernah Lihat
Megawati Berseloroh ke Sri Mulyani Tak Terima Tunjangan Pensiun Wakil Presiden