NARASIBARU.COM - Kebijakan subsidi kendaraan listrik yang diusulkan oleh pemerintah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Subsidi tersebut akan diberikan dengan besaran Rp7 juta untuk sepeda motor dan sekitar Rp25 juta hingga Rp80 juta untuk mobil.
Selain itu, pemerintah juga berencana untuk mengganti kendaraan dinas pejabat eselon I dan eselon II dengan kendaraan listrik.
Setelah Anies Baswedan mengkritik kebijakan tersebut karena khawatir akan meningkatkan kemacetan di jalan-jalan Jakarta, Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI, juga ikut memberikan sorotan terhadap kebijakan ini.
Da meminta pemerintah untuk berfokus pada upaya membangun pemerataan ekonomi, mengatasi kemiskinan, dan memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan secara umum. Berikut adalah kritik keduanya tentang subsidi kendaraan listrik.
Anies Baswedan
Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif kendaraan listrik pada tahun ini. Menurut dia, aturan tersebut justru menambah kemacetan di DKI Jakarta.
Selain itu, Anies mengatakan bahwa insentif kendaraan listrik bukan solusi tepat dalam mengurangi polusi udara. Dirinya menilai emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer justru lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar bensin.
“Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil (listrik) memuat orang sedikit,” ujar Anies Baswedan seperti dikutip Tempo.co dari kantor berita Antara, Rabu, 10 Mei 2023.
Artikel Terkait
Gus Yahya Tantang Rais Aam Makzulkan Dirinya di Muktamar PBNU
Roy Suryo Bersumpah: Demi Allah Lembar Pengesahan Skripsi Jokowi Tidak Ada
Prabowo Perintahkan Audit Empat RS Papua Usai Tragedi Ibu Hamil
Ahmad Ali Terang Benderang Lecehkan Megawati