Polemik RUU DKJ, Mayoritas Fraksi DPR RI Kini Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden

NARASIBARU.COM -Polemik Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang memuat ketentuan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta dipilih dan ditunjuk langsung oleh presiden mulai menemukan arahnya di Parlemen.

Sembilan fraksi di DPR RI telah menyatakan sikapnya masing-masing terkait draf RUU DKJ. Dari 9 fraksi, 8 fraksi menolak usulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk presiden. Mereka adalah PDIP, Golkar, PKS, Nasdem, PKB, PPP, PAN, dan Demokrat.

Gerindra menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang setuju dengan usulan tersebut.

PDIP melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto mengusulkan Gubernur Jakarta tetap dipilih rakyat. Rakyat tetap harus diberi kewenangan untuk menentukan pemimpinnya, ujar Hasto.

"Itu yang harus ditangkap termasuk oleh PDIP bahwa kepala daerah di DKJ itu ya sebaiknya dipilih oleh rakyat, karena rakyatlah yang berdaulat," kata Hasto di sela-sela rapat TPN Ganjar-Mahfud di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu kemarin (16/12).

Adapun anggota Baleg DPR dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, meminta mekanisme pemilihan Gubernur Jakarta dan walikota tak diubah. Yaitu gubernur dipilih lewat pemilu, sementara bupati dan walikota ditunjuk gubernur.

Menurut Firman, perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah akan banyak mengubah regulasi. Sebab, proses tersebut butuh waktu panjang, sementara RUU DKJ harus segera disahkan pada 2024.

"Sikap Fraksi Partai Golkar Provinsi Daerah Khusus Jakarta tetap seperti sekarang, gubernur dan wagub dipilih langsung seperti sekarang, dan walikota dan bupati ditetapkan gubernur," ucap Firman saat dihubungi, Kamis (7/12).

Senada, Jurubicara PKS Muhammad Iqbal menyebut pemilihan Gubernur DKJ oleh presiden, meski lewat pertimbangan DPRD provinsi, berpotensi memunculkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).