Tim Ganjar-Mahfud Memaksa Yusril Klarifikasi Pernyataan soal Gibran

NARASIBARU.COM -Sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD makin menghangat.

Pasalnya, Ketua Tim Kuasa Hukum Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, terpaksa harus mengklarifikasi pernyataannya yang terdahulu.

Hal tersebut terjadi dalam sidang lanjutan perkara Nomor 2/PHPU.PRES/XXII/2024, di Ruang Sidang Utama Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Mulanya Anggota Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Luthfi Yazid menyinggung soal kedudukan hukum Putusan MK 90/PUU-XXI/2023, sebagai hasil uji materiil norma batas usia minimum capres-cawapres yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu.

Ketika bertanya soal itu, Luthfi mengungkit pernyataan Yusril beberapa jam setelah MK membacakan amar putusan perkara tersebut pada 16 Oktober 2023.

"Ada seorang pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, di dalam wawancara dan di berbagai media mengatakan Putusan (MK) Nomor 90 itu cacat hukum secara serius," ujar Luthfi.

"Bahkan (disebutkan putusan MK itu) mengandung penyelundupan hukum. Karena itu dia (memandang akan) berdampak panjang putusan MK itu," sambungnya.

Tak sampai di situ, Luthfi bahkan mengulang satu bait pernyataan Yusril saat menanggapi putusan MK yang kontroversial dan membuat Hakim Konstitusi Anwar Usman dipecat dari jabatan Ketua MK.