Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972).
Hasto menjelaskan upaya pengambilalihan kursi Ketum PDI-P itu, kata Hasto, dilakukan Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung.
Selain PDI-P, Hasto menyebut, rencana pengambilalihan kursi ketum tersebut juga menyasar Partai Golkar.
"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Hasto membeberkan, di dalam kabinet Jokowi, ada menteri power full dan menteri superpower full. Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI-P ialah menteri power full.
"Supaya enggak salah, ini (menteri power full) ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi,” tutur Hasto dikutip dari Kompas.com.
“Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan.”
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Prof Henri Balik Badan Kritik Jokowi: Anaknya Belum Siap, Direkayasa Dipaksakan jadi Wapres
Saut Situmorang: Luhut jadi Dewa Penyelesaian Kebusukan Whoosh
Ekonom Deteksi Rencana Jahat di Proyek Whoosh Bengkak 1,2 Miliar USD
Prabowo Tegaskan Whoosh Tidak Bermasalah, Negara Sanggup Bayar