NARASIBARU.COM – Hubungan PDI Perjuangan (PDIP) dengan Presiden Joko Widodo makin tidak harmonis. Apalagi setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuding Jokowi ingin merebut posisi ketua umum PDIP dari Megawati Soekarnoputri. Jokowi pun membantah tuduhan tersebut.
Hasto mengatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai partai politik (parpol).
Dia menyebut, parpol yang ingin dikuasai Jokowi adalah Golkar dan PDIP. ’’Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan itu jauh sebelum pemilu,’’ terang Hasto.
Hasto mengungkapkan, sekitar lima atau enam bulan sebelum pemilu, ada menteri powerful dan menteri superpowerful yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi Ketum PDIP. Sang menteri berusaha membujuk Megawati agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Jokowi.
Hasto mengatakan, PDIP rencananya akan menjadi kendaraan politik Jokowi untuk 21 tahun ke depan. ’’Ini demi mempertahankan kekuasaan Pak Jokowi,’’ ungkap politikus asal Jogjakarta tersebut.
Upaya pengambilalihan parpol yang dipimpin Megawati itu pernah terjadi para era Soeharto yang ingin mempertahankan kekuasaan lewat Pemilu 1971. ’’Kita harus mewaspadai bahwa ketika berbagai sari pati kecurangan Pemilu 1971, yang menurut saya 71 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama,’’ katanya.
Hasto menyampaikan, ada juga upaya dari kubu Jokowi untuk membentuk koalisi partai politik yang besar. Gagasan koalisi besar permanen seperti barisan nasional. Yang pasti, lanjut Hasto, berbagai upaya dilakukan Jokowi untuk mempertahankan kekuasaannya.
Artikel Terkait
Rocky Gerung: Jokowi Tak Bisa Tenang Sebelum Kasus Ijazah & Hukum Keluarga Terbukti
Eggi Sudjana Sebut Roy Suryo Belagu Soal Kasus Ijazah Jokowi: Analisis & Daftar Tersangka Terbaru
Kontroversi Ijazah Jokowi: Rektor UGM Sebut 2 Tanggal Lulus Berbeda, Mana yang Benar?
Reshuffle Kabinet Prabowo: Strategi Lepas dari Geng Solo dan Bayang-Bayang Jokowi?