Bancakan Bansos Rezim Jokowi Punya Akibat Hukum

“Jadi tetap presiden ke-7 itu yang sebut saja bajingan tol*l juga. Karena dalam pengertian akuntansi kalau dana yang tidak tersalur itu artinya ada yang idle. Apalagi ini soal bansos kan yang jadi bancakan politik, yang tiap kali diunggulkan oleh presiden Jokowi,” tegasnya.

Atas dasar itu, Rocky meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri fenomena tersebut.

“Rakyatnya ternyata hanya separuh yang tersalur. Segera itu bocoran dari Pak Luhut ini juga punya akibat hukum dan akibat hukum itu harus diuji. Apakah data-data yang selama ini dipakai itu betul-betul data yang riil atau data yang fiktif, di situ masalahnya,” tandas dia.

Dalam akun Instagram pribadinya, Luhut mengungkap hanya separuh bansos yang benar-benar sampai ke rakyat.

“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut dikutip Minggu, 9 Februari 2025.

Sumber: RMOL