Keteladanan Yang Tercoreng: Mobil Jokowi Sempat Nunggak Pajak dan Simbol Etika Yang Dipertaruhkan

Keteladanan Yang Tercoreng: Mobil Jokowi 'Sempat' Nunggak Pajak dan Simbol Etika Yang Dipertaruhkan

Oleh: Sugiyanto

Ketika publik memperhatikan laporan Joko Widodo (Jokowi) ke Polda Metro Jaya pada Rabu siang, 30 April 2025, perhatian saya justru tertuju pada hal lain.

Bukan substansi dugaan fitnah ijazah palsu yang dia laporkan, melainkan kendaraan yang dia tumpangi: sebuah Toyota Kijang Innova hitam dengan pelat B 1329 SXL.

Media online nasional mengabarkan, mobil itu ternyata menunggak pajak kendaraan.

Tagihan Pajak Mobil Jokowi: Fakta yang Tak Terbantahkan

Dalam laporan kendaraan tersebut terdaftar atas nama PT Indonesia Berlian Yasawirya, yang ternyata mayoritas sahamnya dimiliki oleh putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu.

Mobil itu menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp121.400 dan SWDKLLJ sebesar Rp35.000, dengan total kewajiban mencapai Rp6.368.400.

Masa berlaku pajaknya habis sejak 3 Maret 2025, meskipun STNK-nya masih berlaku hingga 2026.

Informasi ini menjadi semakin menarik karena langsung dikonfirmasi melalui data resmi Kemenkumham yang menunjukkan struktur kepemilikan perusahaan.

Kahiyang memegang 495 lembar saham, sementara sisanya dimiliki Meingga Mahaning Nurwahridya, kerabat Ibu Negara Iriana.

Etika Publik dan Simbol Keteladanan: Mengapa Ini Jadi Soal Besar?

Secara hukum, mobil dengan STNK aktif tetap sah digunakan.

Tapi di mata publik, apalagi dalam momen formal yang disorot media, penggunaan mobil yang menunggak pajak oleh seorang mantan presiden menyisakan ironi.

Di sinilah letak persoalan utamanya: bukan soal nominal pajaknya, tapi simbol etikanya.

Dalam konteks politik yang sarat simbol, sebuah kelalaian administratif sekecil apapun bisa mencoreng citra.

Apalagi jika itu menyangkut sosok sebesar Jokowi yang selama ini dibingkai sebagai pemimpin merakyat, sederhana, dan taat aturan.

Maka, narasi publik bisa berbalik: bagaimana dengan pajak-pajak kendaraan lainnya? Bagaimana dengan aset dan perusahaan keluarga Jokowi?

Dari Kelalaian Administratif Menuju Masalah Politik

Pemberitaan ini memunculkan potensi politisasi. Lawan politik bisa saja menggunakannya untuk menggugat kredibilitas dan integritas moral Jokowi, meskipun sang mantan presiden mungkin tidak tahu-menahu soal status kendaraan itu.

Namun di era digital, persepsi publik bisa dibentuk dari hal yang paling sepele.

Yang tak kalah penting, kasus ini bisa mengalihkan perhatian publik dari laporan utama Jokowi terkait dugaan fitnah ijazah palsu.

Ketimbang membahas substansi tuduhan, media sosial dan media arus utama kini lebih ramai membicarakan "mobil nunggak pajak".

Transparansi Perusahaan Keluarga dan Standar Moral Baru

PT Indonesia Berlian Yasawirya, perusahaan yang menaungi mobil tersebut, tercatat memiliki 55 bidang usaha mulai dari kehutanan hingga perhiasan.

Jika perusahaan sebesar itu gagal dalam hal dasar seperti pembayaran pajak kendaraan, wajar bila publik menaruh curiga atas kepatuhan administratif lainnya.

Peristiwa ini mempertegas bahwa standar moral untuk mantan pejabat publik makin tinggi.

Keteladanan bukan hanya soal kebijakan, tapi juga soal membayar pajak kendaraan tepat waktu.

Di tengah gempuran informasi dan kesadaran publik yang terus meningkat, hal kecil bisa jadi tolak ukur besar: apakah seseorang benar-benar konsisten menjaga marwah dan tanggung jawab moral sebagai tokoh bangsa?

Menjaga Simbol, Merawat Etika

Reputasi tidak hanya dibangun dari pencapaian besar, tapi juga dari kesadaran kecil terhadap tanggung jawab administratif.

Jika tunggakan ini benar adanya, tindakan korektif dari PT Indonesia Berlian Yasawirya sangat mendesak.

Pembayaran pajak memang akhirnya dilakukan pada 1 Mei 2025, tetapi narasi etisnya telah terlanjur menyebar.

Peristiwa ini mengajarkan bahwa dalam dunia politik dan opini publik, simbol-simbol kecil bisa memiliki dampak yang besar.

Keteladanan yang dijaga secara konsisten adalah fondasi kepercayaan rakyat terhadap pemimpin, baik yang sedang menjabat maupun yang telah purna tugas.

Akhir kata, integritas bukan hanya soal jabatan. Tapi juga soal kesadaran membayar pajak mobil meski akhirnya dibayarkan pada 1/5/2025. ***