Protes Tantiem Komisaris BUMN Dihilangkan, Aktivis 98: Pecat Denny JA dari Komut PT Pertamina Hulu Energi

Gelombang kritik terhadap Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Denny JA, kian menguat setelah dirinya diketahui melayangkan protes terhadap kebijakan penghapusan tantiem untuk jajaran komisaris BUMN yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu desakan keras datang dari tokoh Aktivis 98, Ricardus Silalahi, yang meminta agar Denny JA segera dicopot dari jabatannya.

Menurut Ricardus, tindakan Denny JA yang mengirimkan siaran pers ke berbagai media nasional, berisi ketidaksetujuannya atas penghapusan tantiem komisaris, bukan hanya bentuk pembangkangan terhadap Presiden Prabowo, tetapi juga bentuk ketidakpekaan terhadap kondisi bangsa.

“Rakyat sedang berharap efisiensi, transparansi, dan penghematan dari BUMN. Presiden Prabowo telah memberikan arah yang sangat jelas. Tapi Denny JA justru tampil sebagai simbol kemewahan yang tidak peka. Kami Aktivis 98 menilai sudah saatnya ia dicopot,” kata Ricardus dalam pernyataan resminya, Ahad (3/8/2025).

Tantiem adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada direksi dan komisaris sebagai bentuk apresiasi atas kinerja perusahaan. Selama ini, tantiem seringkali menimbulkan kontroversi karena nominalnya bisa mencapai miliaran rupiah, sementara banyak rakyat masih hidup dalam kesulitan.

Presiden Prabowo diketahui menginstruksikan pemangkasan besar-besaran pada fasilitas pejabat BUMN, termasuk menghapus tantiem bagi komisaris, sebagai bentuk efisiensi anggaran. Arahan ini diterjemahkan oleh Kementerian BUMN ke dalam kebijakan resmi yang mulai diberlakukan pada pertengahan 2025.

Langkah ini diapresiasi publik luas, terutama kalangan pekerja, buruh, dan aktivis anti-korupsi yang selama ini mengkritik gaya hidup mewah elite BUMN. Namun, tak semua pejabat menyambut baik kebijakan tersebut. Denny JA justru menjadi salah satu pihak yang terang-terangan menolak.

Denny JA, yang dikenal sebagai pengusaha, penulis, dan tokoh lembaga survei, menjabat sebagai Komut PT Pertamina Hulu Energi. Meski selama ini tak banyak membuat pernyataan publik sebagai komisaris, kali ini ia menjadi sorotan setelah mengeluarkan pernyataan tertulis yang menyayangkan penghapusan tantiem.

Dalam rilisnya, Denny JA menilai bahwa penghapusan tantiem akan merusak motivasi para komisaris profesional dan bisa mengganggu kinerja pengawasan di tubuh BUMN. Ia juga menyebut bahwa kebijakan ini akan membuat “para profesional menjauh dari BUMN.”

Pernyataan tersebut langsung memantik amarah sejumlah pihak. Ricardus Silalahi menyebut pernyataan itu sebagai bentuk arogansi dan keterputusan dari aspirasi rakyat.

“Ini bukan soal profesional menjauh. Ini soal kembalinya BUMN ke khitahnya, yaitu melayani kepentingan rakyat, bukan jadi ladang basah para komisaris. Kalau tidak sepakat, silakan mundur atau Presiden pecat saja,” tegas Ricardus.

PT Pertamina Hulu Energi adalah anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang memegang peran penting dalam eksplorasi dan produksi migas nasional. Dengan peran vital dalam ketahanan energi nasional, jabatan Komisaris Utama di perusahaan ini menjadi posisi strategis yang sangat sensitif.

Karena itu, aktivis dan publik menilai bahwa siapapun yang duduk di kursi tersebut harus satu frekuensi dengan kebijakan presiden yang berkuasa.

Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Kementerian BUMN terkait desakan untuk mencopot Denny JA. Namun tekanan publik dan desakan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti Aktivis 98 bisa menjadi pertimbangan serius.

Ricardus menegaskan bahwa pihaknya bersama jejaring Aktivis 98 di seluruh Indonesia akan terus melakukan tekanan politik hingga Denny JA dicopot dari jabatannya.

“Kami akan terus mengawal kebijakan pro-rakyat dari Presiden Prabowo. Jangan sampai ada pejabat yang justru jadi duri dalam daging,” tegas Ricardus.

Denny JA belum memberikan tanggapan langsung terhadap desakan pencopotan ini.

Sumber: suaranasional

Foto: Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Denny JA/Net