Pakar HTN Feri Amsari Curiga Ada Sutradara di Kasus Hasto dan Tom Lembong: Pelakunya Nomor Punggung 7!

NARASIBARU.COM - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai kecurigaan publik mengenai adanya politisasi hukum dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan eks Menteri Perdagangan Thomas Lembong adalah hal yang wajar. 

Ia bahkan mengisyaratkan adanya 'sutradara' atau aktor kuat yang sedang memainkan peran di balik layar.

Menurut Feri, sorotan publik tak bisa dilepaskan dari konteks hak prerogatif presiden terkait pemberian amnesti dan abolisi. 

Dalam kasus Hasto, wacana pemberian amnesti oleh presiden memicu tanda tanya besar.

“Wajar saja publik menilai begitu ya, karena konstruksi Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar itu, soal amnesti dan abolisi, memang itu adalah hak prerogatif presiden,” kata Feri dalam dialog di Kompas TV, Sabtu (2/8/2025).

Ia menjelaskan, secara historis, amnesti biasanya diberikan untuk kejahatan politik berat seperti makar atau pemberontakan, bukan kasus pidana biasa. 

Hal ini membuat wacana amnesti untuk Hasto sarat dengan muatan kepentingan politik. 

Namun, Feri juga menyajikan analisis yang lebih dalam.

“Kalau diduga itu berkaitan dengan kepentingan presiden saat ini, agak berat ya, kenapa dia berikan amnesti kalau dia adalah pelaku rekayasanya. Pasti ada kekuatan lain yang sedang mengatur permainan seperti itu,” ujarnya, mengisyaratkan adanya kekuatan lain yang lebih besar.

Kondisi serupa ia lihat dalam kasus Tom Lembong, di mana ada wacana pemberian abolisi atau penghentian perkara. 

Feri menilai konstruksi hukum pada kasus Tom Lembong di pengadilan tingkat pertama sangat janggal.

“Kebetulan publik melihatnya kacau betul konstruksi dalam kasus di PN (Pengadilan Negeri), di tingkat pertama. Dugaan memang aktor yang sama sedang bergerak karena kebetulan dua orang ini berbeda pandangan terutama dengan Pak Presiden Jokowi ketika itu,” ungkapnya.

Saat didesak untuk menyebut siapa aktor yang paling mungkin berada di balik dugaan politisasi hukum ini, Feri Amsari memberikan jawaban yang penuh teka-teki dan langsung memicu spekulasi liar. 

Ia tidak menyebut nama, melainkan sebuah kode nomor punggung.

“Ini karena banyak nomor tujuhnya, mungkin David Beckham dan Eric Cantona ya. Siapa pun yang nomor punggungnya tujuhlah,” ucapnya sembari bercanda, meninggalkan misteri besar bagi publik untuk menafsirkannya.

Ferry Irwandi Minta Publik Tak Terkecoh Isu 'Pahlawan Kesiangan' Dalam Abolisi Tom Lembong!

Diberikannya abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong oleh Presiden Prabowo Subianto tak hanya mengakhiri drama hukum, tetapi juga memicu babak baru perdebatan di ranah publik.

YouTuber Ferry Irwandi menyoroti fenomena munculnya pihak-pihak yang dituding sebagai "pahlawan kesiangan" dalam kasus ini.

Dalam analisisnya, Ferry melihat adanya upaya beberapa pihak untuk menunggangi isu pembebasan Tom Lembong demi kepentingan citra politik.

Menurutnya, perdebatan mengenai siapa yang paling berjasa dalam pembebasan pria 54 tahun itu justru mengalihkan perhatian dari akar masalah sesungguhnya.

Ferry menegaskan bahwa ia tidak tertarik untuk ikut dalam perdebatan tersebut.

"Gue nggak bisa sliding di side itu, kenapa demikian?" ucapnya, menandakan keengganannya untuk terlibat dalam polemik tersebut.

Baginya, esensi dari perjuangan publik dalam kasus ini adalah agar suara mereka didengar dan membawa perubahan nyata, bukan untuk mencari panggung.

Ia pun berpesan agar masyarakat tidak terjebak dalam narasi-narasi yang tidak substantif setelah tujuan utama tercapai.

"Lo kan bersuara untuk didengar, kalau didengar ya sudah, gitu loh. Jangan ditambah perkara-perkara yang nggak penting lah," tegas Ferry Irwandi.

Ferry kemudian mengarahkan kembali fokusnya pada institusi yang menurutnya menjadi pangkal dari seluruh persoalan ini, yaitu Kejaksaan RI.

Ia berpendapat, jika proses hukum sejak awal berjalan dengan benar dan adil, maka tidak akan pernah ada kegaduhan yang memecah belah seperti sekarang.

Kreator konten tersebut menekankan bahwa perdebatan tentang "pahlawan kesiangan" tidak akan pernah muncul jika tidak ada kasus yang ganjil sejak semula.

"Nggak akan ada ribut-ribut seperti ini, kalau dari awal kasus kayak gini ini nggak ada," ujarnya.

Oleh karena itu, Ferry mengajak publik untuk terus mengawal dan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap lembaga penegak hukum agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Sumber: Suara