UPDATE! Pemilik Akhirnya Buka Suara Soal Heboh Kapal JKW & Iriana Angkut Hasil Tambang Raja Ampat

NARASIBARU.COM - Beredar di media sosial sebuah video yang menampilkan kapal bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Iriana dengan narasi mengangkut hasil tambang nikel dari kawasan Raja Ampat. 

Kapal tersebut dihubung-hubungkan dengan tokoh tertentu.

Menanggapi hal tersebut, PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) mengakui JKW Mahakam dan Dewi Iriana milik perseroan. 

Namun, perseroan menekankan kapal angkutan miliknya tidak terafiliasi atau terlibat dalam aktivitas pertambangan, terlebih di Raja Ampat.

"Peran perseroan murni sebagai penyedia jasa transportasi laut dan kegiatan operasional kapal-kapal kami dilakukan oleh penyewa berdasarkan kebutuhan logistik mereka," tulis Sekretaris Perusahaan IMC Pelita Logistik Desi Femilinda Safitri, dalam keterbukaan informasi, Selasa (10/6/2025).

Desi menerangkan, penamaan kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana diputuskan berdasarkan pertimbangan internal. 

Ia juga menepis dugaan nama kapal merujuk pada salah satu tokoh publik.

"Tidak dimaksudkan untuk merujuk atau mengasosiasikan dengan tokoh publik mana pun, serta mengacu pada wilayah operasional di Kalimantan Timur, khususnya sekitar Sungai Mahakam," terangnya.

Desi menambahkan, gambar yang menampilkan kedua kapal tersebut yang beredar luas di media sosial merupakan dokumentasi lama yang tidak mencerminkan kondisi saat ini.

 Adapun kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana saat ini beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.

"Tidak terkait dengan aktivitas pengangkutan di wilayah Raja Ampat," tegasnya.

Bahlil Respons Kapal JKW dan Dewi Iriana Terkait Tambang Nikel Raja Ampat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut bijih nikel dengan nama mirip dengan inisial Jokowi dan Iriana.

Ketika ditanya mengenai dugaan keterkaitan Jokowi dan Iriana dalam pusaran tambang nikel di Raja Ampat, Bahlil membantahnya.

"Oh, itu enggak ada itu, di mana itu," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/5/2025).

Bahlil lantas menegaskan, pemerintah sudah mencabut IUP dari empat perusahaan yang beroperasi di Kawasan Raja Ampat.

"Itu enggak ada itu. Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi," ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Lima perusahaan tambang yang dimaksud yakni PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Prakasa, dan PT Nurham.

Adapun IUP empat dari lima perusahaan tambang di atas, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Prakasa, dan PT Nurham, sudah resmi dicabut pada Selasa.

Bahlil bilang, IUP empat perusahaan itu terbit pada 2004-2006 atau saat aturan perundangan masih mengamanatkan pengurusan IUP kepada pemerintah daerah.

"Sementara kalau PT Gag sejak tahun 1972 kontrak karya. Sejak tahun '98 kontrak karyanya, di zaman Orde Baru. Jadi enggak ada sama sekali (hubungan dengan Jokowi)," tutur Bahlil.

Sumber: Detik