Pemprov Jatim Protes Logonya Dicatut Tanpa Izin di Acara Temu Kades dan Capres Ganjar

NARASIBARU.COM - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jatim menegaskan, jika Pemprov Jatim tidak ada hubungannya dengan acara silaturahmi Paguyuban Kepala Desa Jawa Timur dengan Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, pada Minggu (16/7) lalu.

Penegasan itu disampaikan langsung Kabakesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto, terkait dengan beredarnya foto tangkap layar surat undangan acara tersebut dengan logo Pemprov Jatim. Eddy menyebut, penggunaan logo tersebut menyalahi aturan terutama Perda 3 tahun 1966 dan bukan dilakukan oleh pihak-pihak dari Pemprov Jatim.

“Sesuai Pasal 6 Perda Nomor 3 Tahun 1966 bahwa logo Jerbasuki Mawa Beya, digunakan untuk kop kedinasan pada pemerintahan Pemprov Jatim,” kata Eddy. Eddy mengatakan Pemprov Jatim terdiri dari banyak ASN yang semuanya taat pada hukum, netral, dan tidak berpolitik.

“Politik kami politik kebangsaan, pelayanan kepada publik dan menyejahterakan masyarakat, semua lapisan masyarakat. Jadi apabila logo itu dipakai oleh Paguyuban [Kades] untuk berpolitik, maka sangat merugikan Pemprov Jatim,” ujar dia.

Eddy menyebut pihaknya juga sudah berkomunikasi dan menegur Koordinator Paguyuban Kades soal pencatutan logo itu. “Pihak paguyuban sudah merasa bersalah dan akan meminta maaf serta akan klarifikasi kepada media, bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar, merugikan pemerintah dan tidak sesuai dengan ketentuan,” ujar Eddy.

Sementara anggota Bawaslu Jawa Timur, Purnomo Satrio Pringgodigdo terkait dengan dugaan pencatutan logo Pemprov dalam undangan yang digelar paguyuban kepala desa untuk bertemu dengan salah satu bakal calon presiden pekan kemarin, Purnomo menegaskan pihaknya akan terus melakukan upaya pemantauan kepada elemen masyarakat agar menyesuaikan dengan aturan bila melakukan kegiatan yang bersifat politik terkait Pemilu 2024.

Pada kesempatan kemarin ia mengakui posisi kepala desa sangat rawan untuk terseret di wilayah politik praktis selama pelaksanaaan pemilu jika berkaca kejadian di tahun 2019 lalu.