Bubarkan KI Sumbar, PJKIP Duga Ada yang Poroti Elektabilitas Mahyeldi

KI Sumbar dan KI Provinsi lain adalah penjaga keterbukaan informasi publik.

"Sehingga itu saya sebut Gubernur Mahyeldi masuk jebakan Batman,"ujar Toaik.

Bahkan Toaik kecewa atas terbitnya SK itu di tengah Gubernur Sumbar elektabilitasnya sedang tinggi menuju Pilkada 2024.

"Pak Mahyeldi itu elektabilitasnya menuju 50 persen jelang Pilkada 2024, dan saya meyakini kalau Pak Mahyeldi bisa dua periode menjabat Gubernur Sumbar,"ujar Toaik.

Jadi sedih kalau elektabilitas Mahyeldi merosot karena SK yang di advice oleh pejabat di Pemprov Sumbar.

"Ini akan menjadi bully di kaum pro keterbukaan di Sumbar bahkan kaum pro keterbukaan di Indonesia,"ujar Adrian.

Sementara itu Novrianto selalu penasehat PJKIP mendesak PJKIP untuk mengajukan permohonan informasi publik terkait terbitnya SK bubarkan KI Sumbar tersebut.

"Termasuk adanya pihak yang melempar bola panas ke Ketua DPRD terkait lambatnya proses fit and proper test calon anggota KI Sumbar. Padahal itu ulah Komisi I DPRD Sumbar, dan terkait seleksi di DPRD Sumbar Ketua sudah memanggil Kadis Kominfo itu, kok di keterangannya siang (Jumat) disebut surat Kominfotik tidak digubris DPRD Sumbar.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: cakrawala.co