NARASIBARU.COM - Pengamat politik Pangi Syarwi melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait kebijakan kenaikan tunjangan pejabat yang belakangan menuai polemik.
Dikatakan Pangi, salah satu alasan mengapa Sri Mulyani bertahan lama di jabatan strategis ini adalah kemampuannya mengakomodasi kepentingan elite.
“Kenapa Sri Mulyani bisa menjadi Menteri seumur hidup? Sederhana saja, dia bisa melakukan finishing tax, melayani semua pejabat,” ujar Pangi dikutip pada Kamis (4/9/2025).
Ia menilai kebijakan kenaikan tunjangan dan gaji pejabat membuat para pejabat kehilangan kepekaan sosial.
“Dinaikkan semua tunjangan, semua gaji pejabat, sehingga pejabat tidak sense of politics, nggak menyatu dengan rakyat. Itu yang terjadi hari ini,” tegasnya.
Pangi juga menyinggung pernyataan DPR yang mengaku kaget dengan adanya tunjangan Rp50 juta yang ramai diberitakan.
“Faktanya DPR kemarin konferensi pers mengatakan kami nggak ngerti tunjangan Rp50 juta. Ini tiba-tiba datang ke kami, itu kan nggak masuk akal kalau DPR nggak ngerti keputusan itu,” ungkapnya.
Pangi bilang, jika DPR mengklaim tidak tahu, itu menimbulkan tanda tanya besar.
“Diputuskan oleh pemerintah, nah itu konfirmasi ke DPR-nya, dia bilang tiba-tiba datang Rp50 juta itu," kuncinya.
Sebelumnya, massa pengunjuk rasa betul-betul muak dengan kebijakan pemerintah.
Setelah menghancurkan rumah Ahmad Sahroni, Uya Kuya, hingga Eko Patrio, kini rumah Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga menjadi sasaran.
Tidak menutup kemungkinan, rumah-rumahan pejabat yang sering mengeluarkan statement kontraversial juga bakal menjadi sasaran amukan massa.
Menanggapi hal tersebut, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, mengatakan bahwa pengerusakan dan penjarahan itu terjadi karena pemerintah tidak mau mendengar aspirasi rakyat.
"Suara masyarakat sampai saat ini tidak ada ada yang mendengar. Pemerintah tidak membuka telinga untuk suara rakyat, legislatif tidak membuka telinga untuk suara rakyat," ujar Ferdinand, Minggu (31/8/2025).
"Dan, lembaga yudikatif penegak hukum tidak membuka hati, telinga, untuk keluhan masyarakat," tambahnya.
Ia menegaskan, oleh sebab itu gelombang kemarahan masyarakat terus berlangsung hingga hari ini.
"Bagaimana menyelesaikannya? Pemerintah harus bersikap tegas. Presiden harus mengambil langkah serius dalam hal ini," sebutnya.
Kata Ferdinand, tidak boleh lagi berspekulasi dan main-main sebab tidak banyak waktu bagi Prabowo untuk segera menentukan sikap.
"Saran saya kepada Presiden Prabowo, segera tarik polisi dari lapangan. Gantikan untuk sementara dengan kekuatan militer untuk keamanan lingkungan dan wilayah," Ferdinand menuturkan.
Selain itu, kata Ferdinand, anggota DPR yang telah memicu sentimen kemarahan masyarakat mestinya segera mengundurkan diri.
Seperti diketahui, dalam hal ini nama-nama seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, hingga Uya Kuya menjadi yang paling disorot publik.
"Itu penting sekali dilakukan saat ini supaya masyarakat kemarahannya reda dan setelah itu tindaklanjuti dengan evaluasi program APBN," tandasnya.
"Harus betul-betul mensejahterakan rakyat, jangan lagi ego pejabat pemerintah, merasa hebat, dan paling benar," sambung dia.
Ferdinand bilang, saat ini situasi semakin genting.
Jika Prabowo lambat dalam menentukan sikap, maka bisa saja terjadi kekacauan yang jauh lebih besar.
"Satu lagi, saya berharap Prabowo juga mau turun ke lapangan bertemu dengan pendemo di jalanan, komunitas Ojol di jalanan, jangan lagi tinggal di istana menunggu orang datang," kuncinya.
Sumber: Fajar
Artikel Terkait
Terungkap! Dua Hari Sebelum Lengser, Jokowi Teken Kenaikan Tukin Pegawai Setjen DPR
TikTok Aktifkan Lagi Fitur Live Usai Demonstrasi Mereda di Indonesia
Jika Sri Mulyani Mundur, Pengamat Khawatir Ekonomi Indonesia Remuk, Ini Sebabnya!
INFO! Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru di 2026