Pencegahan korupsi dari sektor ekstraktif dengan tata kelola (good governance) yang lebih baik. “Jadi, ini punya dampak selain dari sisi ekonomi pun juga dampak yang langsung dirasakan, salah satunya adalah melindungi ekonomi Indonesia yang naik turun tanpa prediksi,” jelas Bhima.
Baca Juga: Uji Coba 100 Persen Biomassa Cangkang Sawit Sukses, PLN Singkirkan Batubara
Menurut Bhima, hal tersebut bisa dijawab dengan transisi energi yang lebih baik, partisipasi yang lebih terbuka, dan tata kelola yang lebih baik.
Di sisi lain, supaya transisi ke ekonomi hijau dapat berjalan baik, Bhima mengatakan perlu ada pendanaan dari pemerintah maupun swasta yang bisa mendorong pelaku usaha untuk beralih ke sektor industri berkelanjutan.
“Pemerintah bisa mengalihkan insentif fiskal di sektor bahan bakar fosil dan tambang ke sektor industri berkelanjutan, menerapkan pajak produksi batubara dan pajak windfall profit, serta mengelola dana abadi yang berasal dari pendapatan sumber daya alam (SDA),” ujar Bhima
Baca Juga: Bateri Kendaraan Listrik China Dilirik Eropa, Cas 10 Menit Tempuh 400 Km
Pemerintah juga harus segera menerapkan pajak karbon untuk mengurangi emisi yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi ekstraktif dan bahan bakar fosil.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: sawitku.id
Artikel Terkait
Mundur Massal Pimpinan OJK & Dirut BEI: Penyebab, Dampak ke Pasar Modal, dan Tantangan untuk Prabowo
Trading Halt IHSG 2026: Analisis Lengkap Peran MSCI dan Strategi Hedge Fund Global
Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh (KCJB): Solusi, Pembahasan, dan Dampaknya
Dirut KCIC soal Utang Whoosh: Kita Serahkan ke Danantara