NARASIBARU.COM - Untuk menekan angka inflasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak menggelar operasi pasar murah di enam titik di seluruh kecamatan se-Kota Pontianak. Adapun jadwal operasi pasar murah sebagai berikut.
Hari Senin (29/1/2024) di Kantor Camat Pontianak Utara, Selasa (30/1) di Kantor Camat Pontianak Timur, Rabu (31/1) di Kantor Camat Pontianak Barat, Kamis (1/2) di Kantor Camat Pontianak Kota, Senin (5/2) di Kantor Camat Pontianak Selatan dan Selasa (6/2) di Kantor Camat Pontianak Tenggara. Operasi pasar dimulai dari pukul 08.00-14.00.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengatakan, kendati tidak ada gejolak harga, aksi pasar murah ini dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat khususnya yang kurang mampu.
Baca Juga: Sinergitas Pemkot dan Pemprov Dorong Perekonomian Kalbar
“Saya mengajak masyarakat untuk belanja di pasar murah, kita akan sebarkan ke semua kecamatan di Kota Pontianak,” katanya usai membuka Operasi Pasar di Kantor Camat Pontianak Utara, Senin (29/1/2024).
Ani menerangkan, beberapa komoditas dijual dengan harga murah. Mulai dari beras premium, telur, minyak goreng, tepung, susu hingga ayam broiler. Serta komoditas pangan lainnya. Pihaknya menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia dan swasta.
“Ada beberapa yang berpartisipasi untuk menjualnya seperti Hypermart, Bulog, Bank Kalbar, BPR Khatulistiwa, Kios KTI dan PT Lestari Niaga Khatulistiwa,” imbuhnya.
Bagi masyarakat Kota Pontianak yang ingin membeli dapat langsung mendatangi lokasi operasi pasar sesuai jadwal, tanpa menggunakan kupon.
“Menyesuaikan kuota yang tersedia,” tutup Ani.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: poinfomedia.com
Artikel Terkait
MIRIS! 10 Tahun Dipimpin, Bank Dunia Mencatat Warisan Terbesar Era Jokowi: 172 Juta Orang Indonesia Hidup Miskin
Tuai Pro Kontra! Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Usul Program Sumbat Sperma Suami Jadi Syarat Penerima Bansos
Yayasan yang Garap Proyek Makan Bergizi Gratis Dikuasai Keluarga dan Pendukung Prabowo
BKPM Ungkap Adanya Investasi yang Meleset Rp1.500 Triliun di Akhir Pemerintahan Jokowi