Rencana Prabowo Anggarkan Rp 16 Triliun untuk IKN Berpotensi Proyek Mangkrak

"Karena kalau mengandalkan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) potensi proyek putus di tengah jalan tinggi," katanya saat dihubungi, Minggu, 19 Mei 2024. Dengan anggaran Rp 16 triliun itu, menurut dia untuk pembangunan kota jauh dari cukup.

Trubus menuturkan bahwa pembangunan kota, termasuk IKN ini tidak sekadar membangun Istana Negara ataupun gedung kementerian dan rumah dinas pejabat. Melainkan perlu juga dibangun pemukiman warga dan infrastruktur pendukung.

Ia mencontohkan megaproyek lainnya seperti pembangunan kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK yang mendapatkan biaya dari para pengusaha.

Sementara untuk megaproyek IKN ini, Trubus mengatakan bahwa pemerintah bakal kesulitan mendapat investor untuk mendukung pembiayaan pembangunan IKN. Sebab, ujarnya, kondisi global menciptakan adanya polarisasi bagi negara-negara yang terbagi menjadi blok Amerika ataupun blok Cina.

Kondisi Indonesia yang tidak terlibat dalam blok apa pun membuat investor berpikir dua kali untuk mau membantu pembiayaan pembangunan IKN. "Investor kan sangat terpengaruh oleh polarisasi itu. Karena investasi kan jangka panjang, otomatis harus ada negara penjamin," ucapnya.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga mengatakan anggaran Rp 16 triliun per tahun cukup untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu.

Pasalnya, infrastruktur utama sudah dibangun dan kontrak-kontraknya sudah sudah diteken. "Bendungan (Sepaku Semoi) sudah jadi. Sebagian jalan tol sudah masuk kontrak," kata Danis ketika ditemui di Kementerian PUPR, Jumat, 17 Mei 2024.

Lagipula, Danis menuturkan pembangunan IKN tidak bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia berujar, pembangunan IKN menggunakan duit APBN hanya mencapai 20 persen.