"Program pemberdayaan, pembinaan padahal itu kan sama saja semuanya hanya namanya yang berbeda. Itu biasanya di mark up oleh ASN Spanyol (separuh nyolong), dimanfaatkan (anggarannya). Jadi itu dihapus oleh pemerintah, disusun dari pusat dan dirinci prioritasnya," jelasnya.
Trubus menambahkan bahwa K/L yang terkena dampak efisiensi anggaran harus lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan lain, termasuk menjajaki kerja sama dengan sektor swasta agar tetap bisa bertahan.
"Itu mereka dibutuhkan kreativitas dari pemimpinnya, dia harus bisa melakukan public-private partnership kerja sama dengan swasta, kan banyak lembaga pemerintah yang tidak terkait dengan publik,"tuturnya.
Selain efisiensi, Trubus juga mengusulkan agar pemerintah merampingkan jumlah K/L yang dinilai tidak memiliki peran strategis.
"Badan administrasi kepegawaian negara, BRIN, itu dibubarkan saja itu tidak berkaitan langsung dengan publik dan itu membebani anggaran, jadi harus dirampingkan," pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh (KCJB): Solusi, Pembahasan, dan Dampaknya
Dirut KCIC soal Utang Whoosh: Kita Serahkan ke Danantara
Impor Barang Bekas ke RI Meledak, dari 7 Ton jadi 3.600 Ton
Harga BBM Dex Series Naik Lagi per 1 November 2025