Pakar Hukum Bilang Semua Syarat Pemakzulan Gibran Terpenuhi, Ini Yang Jadi Penghalang!

NARASIBARU.COM - Isu pemakzulan Gibran dari jabatan Wapres hingga kini masih jadi perhatian publik.

Menurut Pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, secara konstitusional, semua syarat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah terpenuhi.

Pria yang akrab disapa Uceng ini mengungkapkan hal itu dalam forum diskusi bertajuk "Menuju Pemakzulan Gibran: Sampai Kemana DPR Melangkah?" yang digelar oleh Formappi, Rabu, 18 Juni 2025.

"Ada tiga dasar pemakzulan dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945: pelanggaran pidana, administratif, dan perbuatan tercela," ujar Zainal.

Ia menyoroti laporan dugaan korupsi yang dilayangkan Ubedilah Badrun sebagai potensi unsur pelanggaran pidana. 

Sementara dari sisi administratif, kata dia, keabsahan dokumen seperti ijazah menjadi bahan pertimbangan penting.

“Kalau bicara perbuatan tercela? Ya ampun, itu sudah banyak. Dari Fufufafa sampai praktik nepotisme,” sindirnya, tajam.

Menurutnya, secara teori hukum, pemakzulan terhadap Gibran sangat mungkin dilakukan. 

Namun realitas politik di DPR menjadi tembok penghalang yang sulit ditembus.

Hak menyatakan pendapat, sebagai tahapan awal proses pemakzulan, hanya bisa dilakukan jika mayoritas anggota DPR sepakat.

“Dengan koalisi Prabowo-Gibran yang masih solid, saya pesimistis DPR akan berani memulai langkah itu,” jelasnya.

Uceng juga menilai Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki peran penting dalam menilai pelanggaran hukum Wapres, sudah tidak netral.

“Maaf, saya tak bisa lagi anggap MK sebagai lembaga hukum. Bagi saya, MK sudah jadi makhluk politik,” tegasnya.

Jika semua prosedur itu dilalui, tahap akhir akan sampai pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang harus menggelar sidang pemakzulan dengan melibatkan lebih dari 700 anggota dari berbagai latar politik.

“Dan kita tahu, di MPR semuanya serba politis,” tandasnya. 

Sumber: Fajar