Soal Tangkap dan Adili Jokowi, Rocky Gerung: Harus Ada Proses, Dimulai di DPR atau Meja Pengadilan!

NARASIBARU.COM - Pengamat politik Rocky Gerung menyebut aksi massa yang menuntut untuk menangkap dan mengadili mantan Presiden Joko Widodo di depan Gedung KPK, menunjukkan adanya ganjalan serius dalam demokrasi Indonesia.

Menurutnya, unjuk rasa yang mewarnai suasana di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (2/10), merupakan sebuah kegelisahan, yang kemudian berubah menjadi tuntutan kepada negara.

“Isu Pak Jokowi dan Pak Gibran, semacam kegelisahan dari mereka yang ingin melihat politik itu dibersihkan dari unsur-unsur yang merusak demokrasi,” tegasnya, melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (2/10/2025).

Ia juga menilai aksi yang menyuarakan tuntutan untuk mengadili Jokowi, adalah hak publik, serta mengindikasikan bahwa harus segera ada proses, baik yang dimulai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maupun di pengadilan.

“Tulisan ‘Adili Jokowi’ itu adalah hak publik untuk terus mengucapkan sesuatu yang menjadi ganjalan di dalam demokrasi, itu artinya harus segera ada ya ada proses entah itu dimulai di DPR atau dimulai di meja pengadilan,” jelas Rocky, yang melihat penyampaian aspirasi publik ia rasa akan kembali ke koridor republik terutama KPK,

Adapun penjelasan Rocky ini, menanggapi foto sebuah spanduk bertuliskan ‘Tangkap dan Adili Jokowi’ yang membentang di mobil aksi unjuk rasa, digelar oleh Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator), di depan Gedung KPK.

Lebih lanjut lagi, Rocky memandang bahwa isu-isu yang disuarakan dalam aksi massa ini akan terus disuarakan, dan menjadi sumber kegelisahan politik, karena telah mengakar kuat dalam memori publik.

“Dua isu ini sudah jadi sumber kegelisahan politik negeri ini dan setiap saat dia bisa kembali menjadi tuntutan demonstrasi,” terangnya.

Oleh karena itu, Rocky kemudian membela para demonstran dari tuduhan sebagai perusuh.

Ia menekankan bahwa selama aksi dilakukan secara beradab, maka itu adalah hak yang sah dalam demokrasi untuk menyuarakan perbedaan.

“Jangan dituduh bahwa mereka yang menuntut pengadilan Pak Jokowi itu adalah para perusuh, karena mereka lakukan itu dengan cara yang beradab datang di depan KPK,” tegasnya.

Lalu menambahkan, untuk tidak menghalangi tuntutan, dan bahwa esensi demokrasi bukan sekadar hak berpendapat, melainkan hak untuk menyuarakan perbedaan pikiran.

"Itu jangan dihalangi, karena demonstrasi adalah hak untuk mengucapkan perbedaan pikiran, bukan sekedar hak mengucapkan pendapat," tutup Rocky.

Rocky Gerung: Isu Ijazah Palsu Jokowi Akan Terus Dibahas Sampai 2029!

Pengamat politik Rocky Gerung menilai isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan berhenti dalam waktu dekat. 

Menurutnya, wacana ini akan tetap hidup hingga tahun 2029 dan berpotensi terus menjadi kegelisahan publik.

"Isu itu yang memang akan hidup terus sampai 2029 dan kelihatannya setelah aksi-aksi Agustus para demonstran atau para penuntut aspirasi publik akan kembali ke koridor republik yaitu KPK terutama," kata Rocky, dikutip dari tayangan pada kanal YouTube pribadinya, Jumat (3/10/2025).

Rocky menyinggung aksi massa dengan tuntutan “Adili Jokowi” yang telah bergulir sejak beberapa bulan lalu, menurutnya akan kembali bertebaran di ruang publik. 

Ia menilai ekspresi seperti itu merupakan hak masyarakat dalam menyuarakan hal-hal yang dianggap mengganjal demokrasi.

"Itu artinya harus segera ada ya ada proses, entah itu dimulai di DPR atau dimulai di meja pengadilan. Tetapi sekali kerusuhan atau brutalisme itu adalah hak bayangan kita bahwa isu akan ada tetap dan itu akan mengganggu konsentrasi pemerintah terutama Presiden Prabowo," katanya.

Rocky menegaskan, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi juga status pendidikan anaknya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang saat ini juga diragukan publik, kedua isu tersebut sudah menjadi semacam keresahan publik. 

Ia menyebut publik ingin politik dibersihkan dari hal-hal yang merusak demokrasi.

"Kita harus dengan hati-hati melihat bahwa negeri ini sedang dituntut untuk menghasilkan pemurnian habis-habisan," imbuhnya.

Ia juga menyebut, selama isu itu terus berada dalam ruang pembicaraan publik, aksi mahasiswa menuntut perhatian aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus yang menyeret keluarga Jokowi akan terus muncul.

"Itu yang kitasebut sebagai, kita sudah masuk pada satu era ketika netizen itu bisa lebih bermutu daripada suara parlemen," pungkasnya.

Sumber: Suara