DEPOK (eNBe Indonesia) - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan digitalisasi dan pembatasan uang kartal sebagai solusi untuk menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi.
"Pertama adalah digitalisasi sistem keuangan, dan dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan. Transaksi tunai itu sulit dilacak, maka mesti ada pembatasan. Kalau tidak salah yang Rp100 juta itu mesti jadi komitmen," kata Ganjar dalam acara Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung Joeang KPK, Jakarta Selatan, dikutip Antara, Kamis (18/1/2024).
Ganjar kemudian menerangkan digitalisasi tersebut bisa diterapkan dalam bentuk e-budgeting dan e-planning. Komitmen untuk menjalankan digitalisasi itu juga wajib dilakukan demi menciptakan birokrasi yang transparan.
Baca Juga: Tax Hike on Entertainment Industry
"Dan tentu saja transparansi anggaran. Transaksi yang jelas asal usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana, mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi," ujarnya.
Ganjar juga mengatakan seorang pemimpin harus memimpin langsung pemberantasan korupsi di instansi yang dipimpinnya.
Oleh karena itu penguatan kelembagaan juga harus dilakukan antara lain koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Artikel Terkait
KPK Wajib Periksa Jokowi dan Luhut terkait Kasus Whoosh
Kasus Ijazah Jokowi Masuk Babak Baru, Selangkah Lagi Ada Tersangka
Tak Peduli Luhut, Jokowi atau Siapa pun, Semua Harus Diperiksa di Kasus Whoosh
Kapan Adik Jusuf Kalla cs Dijebloskan ke Sel Tahanan?