NARASIBARU.COM -KPK harus memberikan penjelasan sekaligus menyanggah adanya dugaan politisasi di balik proses hukum Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya Alwin Basri.
Jurubicara PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan, banyak orang menduga bahwa tiga kasus dugaan korupsi yang menjerat Mbak Ita sarat akan pesanan atau kepentingan politik tertentu.
Adapun Mbak Ita adalah kepala daerah yang juga kader PDIP. Begitu pun suaminya Alwin Basri duduk disebagai Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah mewakili Fraksi PDIP.
"Semuanya itu kan harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum," ucap Deddy kepada wartawan, Kamis (18/7).
Deddy menegaskan PDIP pada prinsipnya tidak menganggap apa yang dialami Mbak Ita sarat akan unsur politis. Namun, ada kecurigaan soal politisasi dari kasus yang ditangani KPK.
Artikel Terkait
APH Ditantang Periksa Jokowi Terkait Kasus Korupsi Minyak Pertamina dan Kuota Haji
Kejagung Geledah Rumah Siti Nurbaya, Dugaan Korupsi Sawit Rp 450 Triliun Terungkap
Harga Chromebook Kemendikbud Rp 5,7 Juta, Nadiem Makarim Bantah Keras Isu Rp 10 Juta
Yaqut Cholil Qoumas Dipanggil KPK Lagi, Saksi Kunci Kasus Korupsi Kuota Haji Rp1 Triliun