Pembatalan itu bisa dilakukan dengan mudah melalui dua cara, pertama revisi Undang-undang IKN Nomor 3 Tahun 2022. Lalu cara kedua, menurut Benny, adalah lewat penerbitan peraturan pemerintah penggantu undang-undang (perppu).
Benny juga pesimistis proyek IKN bisa terlaksana dalam waktu singkat. Menurut dia, proyek tersebut sedikitnya bisa rampung dalam lima hingga sepuluh periode kepemimpinan Presiden RI.
Ia juga berpendapat proyek IKN seharusnya tidak menjadi prioritas Indonesia. Sebab, lanjutnya, proyek tersebut hanya membebani APBN.
Anies tak akan lanjutkan program Jokowi
Terkait dengan lanjut atau tidaknya proyek IKN yang digagas oleh Presiden Jokowi, bakal capres Anies Baswedan terang-terangan menyatakan tidak akan melanjutkan program pemerintahan Jokowi.
Pernyataan itu diungkapkan Anies saat menghadiri acara halal bihalal kader PKS Kota Bogor, Jawa Barat di GOR Pajajaran, Minggu (11/6/2023).
Menurutnya, momen pemilu bukan hanya soal meneruskan pemerintahan terdahulu, melainkan jalan untuk melempangkan tujuan RI.
"Jadi, tidak usah khawatir. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan soal menengok lima atau sepuluh tahun terakhir. Tujuannya adalah kita setiap lima tahunan berhenti sejenak menentukan arah, menentukan siapa yang siap memimpin regu ini lagi dalam lima tahun ke depan," ungkap Anies.
Sumber: suara
Artikel Terkait
Mulai 1 Februari 2025, Elpiji 3 kg Tak Lagi Dijual di Pengecer
Peringatan BMKG: Gempa Megathrust Mentawai-Siberut Tinggal Menunggu Waktu, Bisa Capai M 8.9
Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi
Cabut Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi, DPR: Jangan Buka Ruang Generasi Muda untuk Berzina!