Berpotensi Defisit Anggaran, Prabowo-Gibran Harus Pilih Antara Program Makan Siang Gratis atau IKN

Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan hal ini tidak terlepas dari adanya proyek-proyek kebijakan yang menurutnya sulit jika dilakukan secara bersamaan.

Antara lain, soal program makan siang atau makan bergizi gratis dan program kelanjutan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia menilai, banyak dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, jika kebijakan tersebut dilakukan berbarengan.

"Bila melakukan program makan siang dan pembangunan IKN sekaligus maka anggaran APBN berpotensi defisit lebih besar mencapai 3,45-4.50 persen PDB. Dengan kondisi defisit tersebut, alokasi sebesar ini tanpa realokasi dari pos lain akan meningkatkan risiko fiskal, memperburuk ketahanan ekonomi nasional, dan mengurangi ruang fiskal untuk kebutuhan mendesak lainnya," kata Achmad kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Terkait dengan program makan bergizi gratis, dia menilai kurang tepat jika anggaran yang dialokasikan dalam RAPBN 2025 hanya sebesar Rp71 triliun. Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu akan membuat program tidak berjalan maksimal.

"Dengan alokasi Rp71 triliun, program ini dinilai tidak tepat dan tidak adil. Anggaran sebesar ini hanya mencakup sekitar 19,72 juta anak dari total 70,5 juta anak sekolah bila per anak dianggarkan Rp15,000. Tidak meratanya anak menerima makan siang akan menciptakan ketidakadilan di antara mereka," ujarnya.

Di sisi lain, proyek IKN makin hari makin menghadapi tantangan besar, termasuk ketidakpastian investasi dari Emaar Properties. Meskipun telah ada kerja sama bilateral yang diteken oleh Presiden Joko Widodo di Uni Emirat Arab (UEA), hingga saat ini belum ada Memorandum of Understanding (MoU) yang spesifik dengan Emaar Properties.