Berbagai Kebijakan Pemerintah Sebelumnya Dihapus, Pengamat: Prabowo Mulai Hilangkan Peran Jokowi

Sejumlah kebijakan strategis warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlahan-lahan dihapus atau direvisi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini memunculkan spekulasi politik bahwa Prabowo mulai mengambil jarak dari pendahulunya sekaligus berupaya menghapus jejak politik Jokowi dari sistem pemerintahan.

Pengamat geopolitik dan intelijen, Amir Hamzah, menilai bahwa Prabowo dengan telaten sedang membangun citra pemerintahan yang sepenuhnya baru. Menurutnya, penghapusan beberapa kebijakan Jokowi bukan sekadar soal efektivitas kebijakan, melainkan bagian dari strategi politik yang lebih besar untuk menghilangkan pengaruh Jokowi dari panggung nasional.

Tiga Contoh Kebijakan yang Dihapus

Amir menyoroti tiga kebijakan penting era Jokowi yang sudah dihapus atau diubah drastis:

-Pencabutan Izin Ekspor Pasir Laut

Salah satu langkah kontroversial Jokowi adalah membuka kembali keran ekspor pasir laut yang sebelumnya dilarang sejak tahun 2003. Kebijakan ini menuai kritik dari kelompok lingkungan, akademisi, hingga nelayan pesisir. Di awal masa pemerintahannya, Prabowo membatalkan izin tersebut dengan alasan perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan jangka panjang nasional.

“Langkah Prabowo ini bukan hanya untuk menjawab keresahan publik, tapi juga menjadi simbol bahwa ia tidak ingin tunduk pada warisan kebijakan yang dianggap problematik,” kata Amir kepada wartawan, Sabtu (28/6/2025)

-Pembubaran Satgas Saber Pungli Siber

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan unit-unit sibernya merupakan inisiatif Jokowi dalam memerangi pungli di berbagai sektor pemerintahan. Namun, di bawah pemerintahan Prabowo, satgas ini dinonaktifkan dengan alasan efisiensi dan optimalisasi lembaga penegak hukum yang sudah ada, seperti KPK dan Polri.

“Dengan hilangnya satgas ini, Prabowo seolah ingin menyederhanakan struktur kekuasaan dan menyatukan arah kebijakan penegakan hukum di bawah kendali yang lebih terpusat,” tambah Amir.

-Putusan MK soal Pemisahan Pemilu dan Pilkada

Dalam masa transisi, Mahkamah Konstitusi memutuskan pemisahan jadwal Pemilu dan Pilkada. Meski keputusan ini bersifat yudisial, Amir meyakini ada desain besar yang menguntungkan pemerintahan baru. “Jadwal baru ini secara politis menguntungkan Prabowo untuk mengonsolidasikan kekuatan politiknya sebelum pilkada berlangsung,” katanya.

Amir menilai Prabowo sangat memahami karakter Jokowi yang cenderung menghindari konflik terbuka. “Jokowi bukan tipe konfrontatif. Ia tidak suka ribut. Dan Prabowo tahu betul itu. Karena itu, Prabowo memilih jalan ‘sunyi’ dalam menghapus pengaruh Jokowi, bukan dengan serangan langsung, tetapi dengan perombakan sistematis,” ujarnya.

Langkah-langkah Prabowo disebut Amir sebagai “politik cantik”, yakni pendekatan strategis yang tidak menciptakan kegaduhan publik tetapi berdampak besar terhadap struktur kekuasaan. Dalam konteks ini, penghapusan warisan Jokowi bisa dilihat sebagai shadow purge, atau pembersihan pengaruh politik secara halus.

“Ini bukan pembalasan, ini kalkulasi. Prabowo bukan orang yang akan menyimpan dendam secara terbuka, tetapi ia paham betul bagaimana menjaga dominasinya di tengah sisa-sisa kekuasaan lama,” ujar Amir.

Meski awalnya Prabowo dan Jokowi terlihat akur, terutama saat Gibran Rakabuming Raka dipilih menjadi cawapres, dinamika kekuasaan di belakang layar mulai menunjukkan gesekan. Menurut beberapa sumber internal yang tidak ingin disebutkan namanya, ketegangan di antara loyalis Jokowi dan lingkaran dalam Prabowo mulai meningkat, terutama menyangkut posisi-posisi strategis di pemerintahan dan BUMN.

“Kalau ini berlanjut, kita mungkin akan melihat pelemahan peran Jokowi secara total, termasuk dalam wacana 2029,” kata Amir, merujuk pada spekulasi bahwa Jokowi atau Gibran berambisi kembali tampil di panggung nasional lima tahun mendatang.

Dengan bergesernya arah kebijakan dan restrukturisasi kekuasaan oleh Prabowo, masa depan politik Jokowi mulai dipertanyakan. Apakah ia akan tetap menjadi figur berpengaruh, atau hanya dikenang sebagai presiden yang dilupakan cepat oleh penggantinya?

“Prabowo sedang menciptakan narasi baru tentang masa depan Indonesia. Ia ingin dikenal bukan sebagai penerus Jokowi, tapi sebagai pemimpin dengan visi sendiri. Dan itu artinya, lambat laun peran Jokowi akan memudar, kecuali ia bisa menemukan cara untuk tetap relevan,” tutup Amir.

Sumber: suaranasional

Foto: Amir Hamzah (IST)