Pemerintah membuka peluang bagi Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih untuk dapat mengelola tambang tanpa melalui proses tender.
Hal ini diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia seiring penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Bahlil menegaskan bahwa dalam aturan teknis yang sedang dirampungkan, koperasi dan pelaku UMKM akan mendapat prioritas, sebagai bentuk penerapan asas keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
"Nanti kita lihat ya, apakah itu memenuhi syarat atau tidak. Nanti kita lihat," kata Bahlil di kantornya, Jakarta, Selasa 22 Juli 2025.
Menurut Bahlil, koperasi yang ingin mengelola tambang wajib memiliki kompetensi teknis dan rekam jejak di bidang pertambangan.
Selain itu, pemerintah juga akan mengutamakan koperasi yang berasal dari daerah sekitar lokasi tambang.
"Dia harus punya kemampuan di bidangnya, dia harus punya pengalaman. Terus diprioritaskan kepada koperasi yang ada daerah-lokasi tambang, supaya orang daerah itu diberikan kesempatan mengelola sumber daerahnya," kata Bahlil.
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah meresmikan 80 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih pada Senin 21 Juli 2025 di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Sumber: rmol
Foto: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia/RMOL
Artikel Terkait
Oknum Guru Ngaji di Cicendo Perkosa Santri Perempuan Berkali-kali
Lawan Main Lisa Mariana Dibawa ke RS Bhayangkara, Wajah Dicocokkan dengan Video, Siapa Sebenarnya?
Keluarga Sudah Lelah Dengan Kasus Kematian Arya Daru Pangayunan
Profesor Kriminologi Ungkap Tewasnya Diplomat Kemlu Bukan Karena Pembunuhan, Tapi Antara 2 Hal Ini